Kembangkan Destinasi Prioritas, Tetapkan Sembilan Strategi Kebijakan

Penguatan akses darat dan udara menuju destinasi wisata, menjadi salah satu strategi kebijakan pengembangan destinasi pariwisata prioritas. Termasuk pengembangan kapasitas Bandara Banyuwangi menjadi bandara internasional. FOTO: SUREPLUS/HENDRO SUCIPTO

JAKARTA-SUREPLUS: Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati sembilan strategi kebijakan, sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk mengembangkan destinasi pariwisata prioritas.

Dikutip dari situs kemenkeu.go.id, Kamis (30/08/2018), Rakorpusda yang diselenggarakan bersama oleh BI dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut digelar di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Rabu (29/08/2018).

Sembilan kebijakan tersebut, pertama, penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas.

Amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi, yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Amenitas bisa berupa fasilitas pariwisata seperti rumah makan, restoran, toko cenderamata dan fasilitas umum, seperti sarana ibadah, kesehatan, taman.

Hal itu didukung oleh penguatan promosi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P) guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata. Terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo dan Kepulauan Riau.

Strategi kedua adalah penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan. Juga peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara, untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.

Ketiga, peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya.

Keempat, penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata, dengan Bali sebagai champion program pada saat penyelenggaraan IMF-World Bank Group Annual Meetings 2018.

Kelima, penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.

Berikutnya, strategi kebijakan keenam, penguatan akses atau konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata. Di antaranya, percepatan pengembangan kapasitas Bandara Blimbingsari, Banyuwangi untuk mendukung peningkatan status menjadi bandara internasional.

Juga peningkatan daya tampung penumpang dan penguatan prasarana pendukung navigasi untuk meningkatkan frekuensi penerbangan ke destinasi wisata, antara lain di Bandara Silangit, serta percepatan operasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan pembangunan jalur kereta api bandara NYIA ke pusat kota Yogyakarta.

Strategi ketujuh adalah pengembangan atraksi yang terintegrasi di destinasi wisata, antara lain paket wisata Borobudur-Joglosemar, dan paket wisata Bali-Banyuwangi. Sedangkan strategi kedelapan adalah peningkatan amenitas di destinasi wisata.

Hal iti dilakukan melalui percepatan penyelesaian penataan area Kampung Ujung di Labuan Bajo, percepatan penyelesaian proses sertifikasi lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung di sekitar Danau Toba dan peningkatan manajemen penanganan sampah dan limbah, serta penyedian fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah destinasi wisata.

Strategi kesembilan adalah peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P