Dana Desa Meningkat, Sistem Pengawasan Harus Diperkuat

Peserta Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa ‘Kades Lawas’ di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo. FOTO : PONOROGO.GO.ID

PONOROGO-SUREPLUS : Pencegahan korupsi mesti dilakukan dalam setiap konteks. Mulai dari pemerintahan, penegak hukum, pengelolaan anggaran, APBN, hingga dana desa. Pernyataan ini disampaikan Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi, usai mendatangi KPK, Rabu (29/8/2018).

Dalam keterangan persnya Anwar Sanusi mengingatkan, korupsi dana desa bisa dicegah, di antaranya dengan sistem pengawasan terpadu. Pencegahan itu nantinya akan melibatkan banyak pihak. Baik Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu, KPK, Kepolisian hingga Kejaksaan Agung.

Di beberapa daerah, upaya ini mulai digalakkan. Karena naiknya dana desa memang mesti disikapi dengan baik. Termasuk antisipasi terhadap sejumlah persoalan terkait pengelolaan keuangan ini. Di antaranya, praktek korupsi yang bersumber dari ketidaktahuan perangkat desa terhadap aturan yang berlaku.

Menurut Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat Provinsi Jatim Yuni Sumarni, secara nasional, dana desa yang dikucurkan pada 2015 adalah Rp 20,76 triliun. Artinya tiap desa menerima Rp 280 juta per tahun.

“Lalu 2016, dana desa kembali meningkat menjadi sekitar Rp 45 triliun, atau tiap desa menerima kucuran sebesar Rp 600 juta. Sedangkan 2017 dan 2018 masing-masing adalah Rp 60 triliun atau tiap desa menerima Rp 800 juta per tahun,” kata Yuni, di sela Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertema ‘Kawal Desa Melalui Pengawasan (Kades Lawas)’ di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/8/2018).

Karena itu, kata Yuni, inspektorat melakukan inovasi. Untuk pengelolaan keuangan di desa ini lebih ke arah pembinaan. “Di sini kami membina perangkat desa agar bisa mengelola dana desa, ADD dari Pemkab, dan Bantuan Keuangan Desa dari Pemprov dengan benar,” tegasnya, seperti ditulis di laman ponorogo.go.id.

Dalam kesempatan itu Yuni juga menunjukkan fakta, 97,27 persen pelaku korupsi atas bantuan keuangan ini adalah kepala desa dan istrinya. Dijelaskan pula, cukup banyak temuan Satgas Desa dari Kementerian Desa dan ICW terkait pengelolaan uang yang berasal rakyat ini. Seperti temuan Satgas Desa Kemendes, setidaknya ada 900 dari 74 ribu desa di Indonesia yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan sejak 2015.

ICW melihat ada lima modus penyimpangan pengelolaan keuangan. Mulai dari mark up, anggaran ganda, pemotongan honor perangkat desa, bekerja sama dengan pihak lain untuk membuat proyek fiktif, hingga pemotongan pajak tapi tidak disetor.

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan ini, sejak 2017, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menggelar Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa. Di Ponorogo, program Kades Lawas sudah digelar beberapa kali. (PRS/HDL)

Editor : Hendro D. Laksono