Kantongi Rp 25 Triliun, Kontrak Migas Skema Gross Split Lebih Diminati Investor

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa di Jakarta pada Selasa (28/8/2018). FOTO: KEMENTERIAN ESDM

JAKARTA-SUREPLUS: Skema gross split yang telah diberlakukan pemerintah sejak 2017 dalam menjalin kerja sama dengan pihak kontraktor pengelola migas berhasil mengantongi Rp 25 triliun plus bonus tandatangan sebesar Rp 12 triliun. Hal ini menandakan bahwa skema gross split yang menggantikan skema cost recovery tetap mendapat sambutan baik dari para investor.

Investasi sebesar itu didapatkan dari 25 blok migas gross split. Sebanyak sembilan di antaranya merupakan hasil lelang blok migas tahun 2017 dan 2018. Ini sebuah pencapaian besar bagi pemerintah mengingat di tahun 2015 dan 2016 dengan skema cost recovery tak diminati investor sama sekali.

Pencapaian itu dikemukakan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa di Jakarta pada Selasa (28/8/2018) lalu.

Secara umum, Arcandra menegaskan gross split mampu mendorong efisiensi bisnis hulu migas di Indonesia, terutama dalam hal procurement. Hal ini lantaran selain tidak membebani keuangan negara, gross split mampu mengurangi waktu dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa menghilangkan kendali negara.

Hanya saja, Arcandra mengakui hasil dari sistem gross split ini akan terlihat secara utuh dalam jangka panjang. “Bisa dilihat lima sampai sepuluh tahun mendatang,” ujar Arcandra.

Dalam kesempatan yang sama, Wamen Archandra mengungkapkan penerimaan migas tahun 2018 hingga semester I lebih tinggi US$ 3,5 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tentu saja berdampak positif bagi keuangan negara.

Penerimaan migas tersebut merupakan total bagian negara maupun bagian kontraktor migas yang tahun 2018 semester I ini tercatat sebesar US$ 17,3 miliar atau lebih besar dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 13,8 miliar.

Selain peningkatan penerimaan tersebut, tren efisiensi hulu migas makin terlihat dari waktu ke waktu. Sejak tahun 2017 lalu penerimaan negara dari migas lebih tinggi dari cost recovery. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya dimana cost recovery lebih tinggi dari penerimaan negara.

Pada kesempatan yang sama Wamen Arcandra juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengurangi impor minyak.

Rencananya pemerintah akan meminta kontraktor migas untuk menjual migas bagian kontraktor tersebut ke dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang nasional.

Untuk mengurangi impor BBM, Pemerintah juga menerapkan perluasan kebijakan pencampuran biodiesel dalam BBM solar sebesar 20 persen atau yang populer dengan istilah B20. Kebijakan ini diberlakukan tidak hanya bagi BBM bersubsidi dan penugasan, tapi juga untuk BBM non-subsidi. Regulasi ini akan diwajibkan per 1 September 2018.(ZAL)

Editor: Fahrizal Arnas