Lakukan Reorganisasi, Kemenperin Bentuk Badan Pengembangan SDM Industri

Salah satu tugas besar Kemenperin adalah meningkatkan kompetensi SDM sektor industri. Maka dibentuklah Badan Pengembangan SDM Industri. Tampak ilustrasi SDM industri di salah satu pabrik di Jawa Timur. FOTO: SUREPLUS/AKBAR INSANI

JAKARTA-SUREPLUS: Tugas besar meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor industri, terutama untuk menghadapi revolusi industri 4.0, membuat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan reorganisasi dengan membentuk Badan Pengembangan SDM Industri.

Badan Pengembangan SDM Industri ini menjadi unit kerja setingkat eselon satu di lingkungan Kemenperin. Sebelumnya, fungsi ini diemban oleh unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri, yang dipimpin pejabat eselon dua.

“Perubahan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2018,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto seperti dikutip Sureplus.id dari Siaran Pers kemenperin.go.id, Sabtu (25/08/2018).

Menurut Perpres 69/2018 tersebut, Badan Pengembangan SDM Industri yang dipimpin oleh Kepala Badan, akan berada di bawah Menperin dan bertanggung jawab langsung kepada Menperin. Sedangkan beberapa tugas dan fungsinya, antara lain melakukan penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan pembangunan SDM industri.

“Fokus pada pembangunan SDM salah satunya adalah melalui program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Langkah strategis ini guna mendorong terciptanya inovasi untuk industri 4.0,” lanjut Airlangga Hartarto.

Pada program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SDM) dengan industri, hingga saat ini, Kemenperin telah melibatkan 618 perusahaan dengan menggandeng 1.735 SMK.

“Upaya yang kami lakukan ini sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, serta menciptakan satu juta tenaga kerja tersertifikasi,” kata Menperin.

Selain itu, Perpres 69/2018 juga menyebutkan reorganisasi lainnya di lingkungan Kemenperin, seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (sebelumnya Ditjen Industri Kecil dan Menengah), serta Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (sebelumnya Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka).

Selanjutnya, Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (peleburan antara Ditjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional dengan Ditjen Pengembangan dan Perwilayahan Industri).

Sedangkan unit kerja yang tidak mengalami perubahan, yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Industri Agro, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), serta Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).

Menurut Menperin, pertimbangan reorganisasi ini untuk mendorong dan meningkatkan kebijakan di bidang perindustrian yang komprehensif, terintegrasi, dan kompetitif. “Reorganisasi ini bertujuan supaya larinya lebih kencang. Apalagi, kita di era globalisasi, tentunya harus bergerak cepat,” tegasnya. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P