Rancangan Perubahan APBD 2018 Diarahkan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Walikota Sugeng Rismiyanto di depan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, di DPRD Kota Madiun. FOTO : MADIUNKOTA.GO.ID

MADIUN-SUREPLUS : Perubahan APBD 2018 Kota Madiun sudah dalam tahapan paripurna di DPRD. Perubahan ini diharap lebih optimal dalam kesejahteraan masyarakat. Sumber di Diskominfo Kota Madiun menyebut, perubahan APBD 2018 ini diproyeksikan mengalami peningkatkan sebesar Rp 48,15 miliar.

Seperti ditulis di laman madiunkota.go.id, besaran APBD 2018 sebelum perubahan mencapai Rp 908, 12 miliar. Saat ini menjadi sekitar Rp 956,80 miliar atau naik sebesar 5,3 persen.

“Insya Allah untuk pendapatan tahun ini akan beda jauh dengan tahun 2017. Bisa-bisa malah lebih besar,’’ kata Walikota Sugeng Rismiyanto, seusai Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 di DPRD Kota Madiun, Senin (20/8/2018).

Untuk belanja, anggaran yang disiapkan Rp 1,2 triliun. Dijelaskan walikota, ini merupakan upaya pemkot memanfaatkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) 2017.

Walikota Sugeng juga tak membantah, Silpa kali ini cukup besar, yakni mencapai Rp 308 miliar. Dana ini, lanjutnya, dipastikan bakal terserap pada APBD perubahan 2018 ini.

Dari Silpa, dana sebesar Rp 134 miliar akan digunakan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan kesehatan, peningkatan daya saing perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan infrastruktur sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sementara yang Rp 174 miliar, kata Walikota Sugeng, belum dapat terserap karena dana mandatory. Artinya, peruntukkannya khusus. Salah satunya, Dana Alokasi Khusus (DAK). Duit DAK harus sesuai dengan peruntukan awal.

“Saya menyadari bahwa rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 belum sempurna. Saya mohon saran, pendapat dan koreksi dari Dewan yang terhormat agar penggunaan APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata walikota.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyatakan jika pihaknya akan segera menjadwalkan pembahasan secara intensif. Semua dilakukan secara terbuka, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

“Kami bersama pemerintah mempunyai komitmen yang jelas dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Pastinya akan segera kami tindaklanjuti,” kata Istono. (PRS/HDL)

Editor : Hendro D. Laksono