Menkeu Jelaskan Soal Pembayaran Pokok Utang Pemerintah

pembayaran pokok utang Pemerintah
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara detail soal pembayaran pokok utang Pemerintah. Tampak ilustrasi Menkeu Sri Mulyani di salah satu acara. FOTO: @KEMENKEURI

JAKARTA-SUREPLUS: Terkait pernyataan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR RI, Kamis (16/08/2018) lalu, yang menyoroti pembayaran pokok utang Pemerintah, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara detail.

Saat itu Zulkifli Hasan mengatakan, besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun, atau tujuh kali lebih besar dari Dana Desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan, adalah tidak wajar.

Menkeu Sri Mulyani menilai, pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan. Ia menjelaskan, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun dan dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015,” kata Menkeu Sri Mulyani melalui fanpage facebooknya, seperti dikutip dari berita setkab.go.id, Senin (20/08/2018).

Sedangkan 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN (Surat Perbendaharaan Negara) atau SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) yang bertenor di bawah satu tahun. Ini merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management).

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu. Mengapa baru sekarang diributkan?” tulis Sri Mulyani dengan nada bertanya.

Terkait perbandingan data yang disampaikan Ketua MPR RI, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan beberapa hal. Pertama, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun menjadi 3,68 kali. “Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam sembilan tahun, sebesar 19,4 persen,” terang Sri Mulyani.

Kedua, terkait perbandingan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa, Menkeu menjelaskan, karena Dana Desa baru dimulai tahun 2015, maka sebaiknya dibandingkan dengan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat.

Menurut Menkeu, pada tahun 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. “Artinya, kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang,” ujar Menkeu.

Ditegaskan oleh Sri Mulyani, Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Ia menunjuk contoh, defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara.

“Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia,” tegas Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0 persen karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya, menurut Menkeu, maka di tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7 persen.

“Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang,” tegas Menkeu.

Ia meyakinkan, komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak Pemerintah selama ini. Karena itu, Menkeu mengajak semua pihak untuk mencerdaskan rakyat dengan politik berbasis informasi yang benar dan akurat. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P