Target Pajak 2019 Digenjot Jadi Rp 1.781 Triliun

Tahun 2019, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.781,0 triliun. Hal itu didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tampak ilustrasi pelaporan SPT Tahunan di Surabaya. FOTO: SUREPLUS/AKBAR INSANI

JAKARTA-SUREPLUS: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, prinsip kemandirian APBN ditunjukkan dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar, sebagai penyumbang utama pendapatan negara.

Disebutkan, pada tahun 2014, sumbangan penerimaan perpajakan dalam APBN mencapai 74 persen atau Rp 1.146,9 triliun, dan di tahun 2018 ini diperkirakan mencapai 81 persen atau Rp 1.548,5 triliun. Maka pada tahun 2019, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.781,0 triliun.

“Semakin tingginya peranan pajak dalam mendanai APBN, tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja perpajakan,” kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN Tahun 2019 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Kamis (16/08/2018).

Dikutip dari transkrip pidato Presiden Jokowi di setkab.go.id, menurut Jokowi, perbaikan kinerja perpajakan di antaranya dilakukan melalui kebijakan, strategi perpajakan, dan implementasi reformasi pajak yang berkelanjutan, serta didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Dalam kerangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan, kita bersyukur karena pada tahun 2016 dan 2017, Indonesia telah berhasil melaksanakan program tax amnesty yang menjadi awal dari era baru kepatuhan perpajakan di Indonesia,” lanjut Presiden.

Selain menggali sumber-sumber penerimaan, Pemerintah juga akan terus menjaga iklim investasi dan kemajuan dunia usaha domestik dengan kebijakan insentif perpajakan. Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan pajak khusus sebagai insentif untuk usaha kecil dan menengah, serta melakukan perluasan basis pajak sebagai kelanjutan hasil Tax Amnesty melalui Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Ke depan, kebijakan perpajakan diharapkan juga lebih akomodatif menghadapi tren ekonomi digital dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung administrasi perpajakan,” katanya.

Disebutkan, pada tahun 2019, Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sebesar Rp 2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp 0,4 triliun.

“Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 menunjukkan kenaikan 12,6 persen dari perkiraan tahun 2018. Bahkan naik 38,2 persen dari Pendapatan dan Hibah di tahun 2014, yang sebesar Rp 1.550,5 triliun,” kata Jokowi.

Dari sisi perpajakan, menurut Jokowi, arah kebijakan tahun 2019 dilakukan dengan mengumpulkan sumber pendapatan negara dari kegiatan ekonomi nasional, serta terus mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan.

“Dengan kebijakan itu, melihat perkembangan positif penerimaan perpajakan, didukung momentum pertumbuhan ekonomi, diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,1 persen terhadap PDB, naik dari perkiraan di tahun 2018 sebesar 11,6 persen,” kata Presiden Jokowi. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P