Bantu UMKM, Subsidi KUR Tahun 2019 Capai Rp 12,2 Triliun

Tahun 2019, Pemerintah meningkatkan bantuan pada UMKM dan Koperasi melalui subsidi KUR yang mencapai Rp 12,2 triliun. Tampak ilustrasi UMKM Expo 2018 di Surabaya. FOTO: SUREPLUS/AKBAR INSANI

JAKARTA-SUREPLUS: Sepanjang periode 2015 hingga semester I tahun 2018, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan Rp 299,9 triliun dengan nilai realisasi subsidi bunga KUR Rp 32,1 triliun. Program ini telah dinikmati oleh 12,3 juta UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Sedangkan untuk program dana bergulir ultra mikro masyarakat di lapis terbawah, juga telah disalurkan sebesar Rp 1,1 triliun kepada 392,1 ribu usaha mikro. Pemerintah terus berupaya mendorong perkembangan UMKM, termasuk dengan menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi hanya 0,5 persen.

“Tahun 2019, Pemerintah terus meningkatkan bantuan kepada UMKM dan Koperasi melalui subsidi KUR yang akan mencapai Rp 12,2 triliun, dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp 3 triliun,” kata Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari situs setkab.go.id, pemaparan tersebut merupakan salah satu tema ekonomi yang diangkat Presiden Jokowi dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN Tahun 2019, beserta Nota Keuangan, Kamis (16/08/2018) di Jakarta.

Menurut Jokowi, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan.

Tahun 2019, Pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus atau minus 1 persen. Alasannya, tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

“Pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan,” lanjut Jokowi,

Sedangkan di sisi lainnya, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Pemerintah menyadari bahwa di tahun 2019 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar Rupiah, baik dari faktor dinamika ekonomi negara-negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan ekonomi di Tiongkok.

“Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan ini tidak hanya dialami oleh Rupiah, tetapi juga oleh banyak mata uang global. Nilai tukar Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat,” katanya. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P