Pamer Penurunan Angka Kemiskinan Jadi Satu Digit Untuk Pertama Kali

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla menghadiri sidang gabungan DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8) siang. FOTO: SETKAB.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018, dalam Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8) siang, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sejumlah hasil kerja 4 tahun pemerintahannya, salah satunya menurunnya angka kemiskinan.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik, Presiden Jokowi memamerkan bahwa untuk kali pertama angka kemiskinan turun menjadi satu digit. “Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret 2018,” ungkap Presiden Jokowi.

Selain penurunan angka kemiskinan, Presiden juga menyebutkan terjadinya penurunan pengangguran terbuka menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018, serta beberapa pencapaian lain selama empat tahun pemerintahannya berjalan.

“Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret 2018,” ungkap Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan, bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan diperluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga pada tahun 2014 menjadi 6 juta keluarga penerima manfaat di 2016, dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada 2018.

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, sambung Presiden, telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa di 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

Selain itu, total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri, menurut Presiden Jokowi, telah mencapai lebih dari 199 juta orang, dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya.

Terkait penurunan angka kemiskinan, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kendati jumlah penduduk miskin turun, ketergantungan terhadap berbagai bantuan-bantuan dari pemerintah dianggap masih terlalu tinggi sehingga masyarakat belum mandiri atau lepas dari kemiskinan absolut.

Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat miskin belum meningkat. “Ibarat orang miskin dapat harta karun (bantuan pemerintah), kan enggak jadi miskin. Tapi kualitas hidupnya sama saja. Analoginya seperti itu,” kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, capaian penurunan jumlah penduduk miskin terakhir bukan karena kemampuan untuk bisa lebih produktif, melainkan karena suntikan yang sifatnya sesaat. “Belum ada perbaikan kualitas seperti produktivitasnya, kinerja, output, kualitas pendidikannya belum berubah. Ketika harta karunnya habis, jadi miskin lagi,” tutur Ahmad.

Ahmad merinci, sejumlah faktor yang berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin di antaranya ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial tunai serta program bantuan lain, seperti beras sejahtera atau rastra serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ditambah dengan periode survei kemiskinan dilakukan, yakni September 2017 sampai Maret 2018 yang tidak bertepatan dengan bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.

Maka itu, jika ke depannya berbagai program tersebut tidak lagi berlanjut, kemungkinan besar kelompok yang kini ada di atas garis kemiskinan, bisa kembali turun atau kembali di bawah garis kemiskinan.

“Pemerintah jangan cepat berpuas diri dan terus melakukan peningkatan standar dari program yang diadakan,” tuturnya. Pemerintah sendiri sudah membuat banyak sekolah advokasi, membuka lapangan pekerjaan dan banyak lagi upaya lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.(ZAL)

Editor: Fahrizal Arnas