HISTORY

Kisah di Balik Perjanjian New York

Penandatangan Perjanjian New York. FOTO: suarapapua.com/IST

Persoalan Papua Barat adalah persoalan terbesar di awal kemerdekaan Indonesia. Walaupun dalam sidang BPUPKI pada Juli 1945 dengan tegas telah diputuskan bahwa kedaulatan Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda termasuk Papua Barat, Belanda tetap tidak mau mengakui Papua Barat sebagai wilayah Indonesia. Sampai ketika Konferensi Meja Bundar (KMB) digelar di Den Haag pada 2 November 1949 pun, Belanda bersikeras mempertahankan Papua Barat, dengan dalih orang-orang asli Papua adalah etnis dan ras yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Indonesia umumnya. Lantaran tidak tercapai titik temu, KMB memutuskan akan menyelesaikan masalah Papua Barat dalam tempo satu tahun ke depan.

Waktu satu tahun berlalu. Alih-alih menepati janji menyelesaikan masalah Papua Barat, Belanda malah memasukkan Papua Barat secara sepihak ke dalam wilayah kerajaan Belanda. Berbagai upaya diplomatik, sampai membawa masalah ini ke forum PBB telah pula dilakukan, namun tak kunjung membuahkan hasil. Di puncak ketegangan, Subandrio yang fasih berbahasa Rusia, terbang menuju Moskow, menemui Nikita Khrushchev.

Rusia, yang telah lama bersimpati pada Indonesia, bahkan sejak akhir 1950 memasok berbagai senjata, di antaranya satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom, sepenuhnya mendukung Indonesia.

Dalam pembicaraan itu, Khrushchev bertanya, “Seberapa besar kemungkinan kesepakatan dengan Belanda bisa dicapai?”. Subandrio menjawab, “Tidak terlalu besar”.

Jawaban Subandrio lantas ditimpali Khrushchev dengan ucapan, “Jika Belanda tidak bisa bersikap rasional dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang, pada batas tertentu, berlaku sebagai ajang pembuktian pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal. Akan kita lihat bagaimana rudal-rudal itu bekerja”.

Sekalipun dukungan Moskow terhadap Indonesia sangat jelas dan dinyatakan secara terbuka, pembicaraan antara Subandrio dan Khrushchev, bersifat rahasia. Akan tetapi Subandrio, sebagaimana ditulis Khrushchev dalam memoarnya, mengungkapkan pembicaraan itu kepada Amerika. Dan Amerika, yang tak ingin terjebak dalam krisis lain jika perang dingin berlanjut menjadi perang dunia, segera mendesak Belanda agar kembali ke meja perundingan.

Maka, pada 15 Agustus 1962, delegasi Indonesia yang dipimpin Adam Malik dengan diplomat AS Ellsworth sebagai penengah, bertemu dengan Dr. Jan Herman van Roijen dalam sebuah perundingan yang dinamakan Perjanjian New York yang resmi ditandatangani dengan kesepakatan Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, paling lambat tanggal 1 Mei 1963.

Selama proses pengalihan, wilayah tersebut sementara akan dipegang oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sedang pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTEA. Pada 1963, Papua Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia. (Fahmi Faqih)