DLH Jatim Ingatkan Perlunya Penegakan Hukum dalam Kasus Lingkungan

Kepala Bidang (Kabid) Penaatan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, Sigit Prasetyadi, dalam forum Pembinaan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup di Malang. FOTO : JATIMPROV.GO.ID

MALANG-SUREPLUS : Pembangunan berkelanjutan mesti mengedepankan wawasan lingkungan. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, industri, dan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Sigit Prasetyadi, saat mewakili Kepala DLH Jawa Timur Diah Susilowati dalam forum Pembinaan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup di Malang, Rabu (15/8/2018).

“Ini dilakukan untuk mencapai kebahagian hidup berdasarkan Pancasila. Sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup,” kata Sigit.

Beberapa kasus perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi, hampir selalu diberitakan media massa. Kasus ini, lanjutnya, sangat berbahaya bagi kesejahteraan manusia. Termasuk pencemaran dan perusakan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, baik pertambangan, manufaktur, migas dan lain-lain.

“Jika ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja, melainkan seluruh umat manusia,” tegas Sigit. Dikatakan pula, ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak sempat diberitakan, tentu masih banyak lagi.

“Sedang isu pokok penegakan hukum lingkungan sampai sekarang masih berputar pada masalah pencemaran oleh industri atau perusahaan meliputi pencemaran sungai, dan masalah perusakan lingkungan,” ujarnya, seperti ditulis di laman jatimprov.go.id.

Pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang sangat penting dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian alam. Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek.

Sigit mengingatkan, aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Sampai Juli 2018, DLH Jatim telah mengeluarkan enam sanksi administratif dan lima rekomendasi. Untuk pelaksanaan penegakan hukum secara perdata, DLH bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menangani dua kasus. Sementara penegakan hukum secara pidana, DLH bekerja sama dengan Polda Jatim maupun Polres di kabupaten dan kota pada tahun 2017 menangani empat kasus dan 2018 sebanyak lima kasus. (PRS/HDL)

Editor: Hendro D. Laksono