Abdul Kahar Muzakir

Panitia Sembilan BPUPKI. Foto: Pinteres

Ia adalah cicit dari Kyai Hasan Besari, ulama sekaligus mursyid tarekat Syatariah yang dikenal sebagai salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro ketika berperang melawan Belanda (1825—1830), yang ditangkap dan dibuang ke Tondano, Sulawesi Utara bersama Diponegero dan pengikut-pengikutnya, sampai akhir hayatnya. Dan ayahnya, KH Muzakir, adalah ulama seangkatan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Tahun 1925, Abdul Kahar Muzakir pergi ke Mesir. Pemuda yang dilahirkan di Gading, Yogyakarta pada 16 April 1907 (sumber lain mengatakan 1908), dan menyelesaikan pendidikannya di pesantren di Manbaul Ulum Solo, Pesantren Jamsaren di Jawa Tengah, dan Pesantren Tremas di Jawa Timur itu, tidak sekadar menuntut Ilmu. Kegundahan hatinya atas situasi bangsa yang tengah berjuang membebaskan diri dari cengkraman kolonialisme, ia bawa serta. Karenanya, selain belajar Hukum Islam, Ilmu Pendidikan, Bahasa Arab dan Yahudi di fakultas Darul Ulum Universitas Fuad, Kahar juga menulis. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di negerinya ia wartakan lewat surat kabar-surat kabar Mesir seperti Al-Fatayat, Al-Balagh, Al-Ahram, dan Al-Hayat. Ia lantas dikenal.

Ketika pada tahun 1931 Mufti Besar Palestina, Muhammad Amin Al-Husaini, yang terkesan dengan tulisan-tulisannya meminta hadir dalam Muktamar Islam Internasional di Palestina sebagai wakil umat Islam Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ia pun berangkat ke Palestina, setelah terlebih dahulu menyurati H.O.S. Cokroaminto, pimpinan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) waktu itu. Ia mendapat posisi penting sebagai sekretaris muktamar mendampingin Sayyid Amin. Kesempatan berharga itu dimanfaatnya sebaik mungkin untuk menggalang dukungan negara-negara peserta muktamar.

Tashadi, penulis biografi Kahar, dalam bukunya menceritakan, “Kongres Islam di Palestina pada tahun 1931, bagi bangsa Indonesia yang terjajah merupakan satu tonggak sejarah…. Pemuda Abdul Kahar Muzakir berani menentang seluruh struktur kolonial Belanda pada 1930, yakni ketika Perdana Menteri Belanda, Colyn, mengatakan bahwa kekuasaan Belanda di Indonesia kokoh seperti gunung.”

Dengan adanya Muktamar Islam Internasional di tahun 1931 itulah kita mengerti, mengapa ketika Perdana Menteri Jepang, Koiso, menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di depan sidang istimewa Taikoku Gikai pada 7 September 1944, Sayyid Amin, meski dalam pelarian ke Jerman, bersikeras mendesak pemerintah Jepang lewat duta besar Jepang di Jerman, Oshima, agar segera mengambil keputusan atas nasib 60 juta penduduk Indonesia yang 50 juta di antaranya bergama Islam. Padahal saat itu Palestina masih berada di bawah jajahan Inggris.

Tahun 1938, setelah menyelesaikan pendidikan di Mesir, Kahar kembali ke tanah air dan mengajar di Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta serta aktif di organisasi tersebut. Di tahun pertama kedatangannya itu pula ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia (PII) dan terpilih sebagai salah satu komisaris partai yang ia jabat hingga tahun 1941.

Dengan pengetahuan dan pengalamannya yang kaya, tak heran jika Kahar mendapat banyak kepercayaan menduduki jabatan-jabatan strategis seperti Wakil Ketua di Departemen Agama dan Dewan Penasehat Pusat, yang kemudian membawanya menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mewakili organisasi Islam. Bersama IR Soekarno, Moh Hatta, Mr A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, H. Agoes Salim, Mr Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mr Moehammad Yamin, ia ikut menandatangani Piagam Jakarta.

Setelah masa penjajahan berlalu, Kahar kembali fokus pada dunia pendidikan. Ia memiliki andil besar dalam pendirian Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta, dimana Moh Hatta berperan sebagai Direktur Badan Usaha, dan ia menjadi rektor pertama. Tahun 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta, dan berganti nama menjadi Universita Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948. (Fahmi Faqih)