PI 10 Persen, Pemerintah Pastikan Daerah Ikut Menikmati Hasil Migas

Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Sarasehan dan Diskusi Nasional bertajuk “Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sektor Hulu Migas”, di Jakarta, Rabu (8/8). FOTO; KEMENTERIAN ESDM

JAKARTA-SUREPLUS: Meski Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mendapatkan alokasi Participating Interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi, namun penerimaan Pemda setempat ditengarai sangat kecil.

Hal ini terjadi karena Pemda kesulitan membayar PI 10 persen karena anggarannya sangat terbatas. Apalagi bila blok migasnya sangat besar seperti halnya Blok Rokan Riau.

Maka itulah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Menteri Jonan menjelaskan, dengan adanya Permen tersebut maka Pemda tidak perlu bingung mencari modal awal PI, karena pembayaran PI dapat dicicil setelah mendapat bagi hasil produksi dari PI 10 persen tersebut. Atau dengan kata lain, kontraktor lah yang akan menanggung modal awal PI 10 persen.

Jonan meyakini, jika tidak ada peraturan yang mengatur tentang tata cara penawaran dan pengalihan PI 10 persen tersebut, maka Pemda akan sangat sulit untuk membayar PI 10 persen karena anggarannya sangat terbatas. “Kalau 10 persennya itu dari Blok Rokan, saya kira tidak ada Pemda sekaya apapun yang mampu (membayar PI 10 persen), tidak mungkin bisa,” tambah Jonan.

Lebih lanjut Jonan menyatakan bahwa Pemda tidak perlu ikut membayar signature bonus yang diajukan oleh kontraktor ke pemerintah. “Signature bonusnya tidak ikut bayar. Gratis, free. Yang lainnya bayar, komitmen pasti eksplorasi dan sebagainya ini bayar, proporsional, tapi tidak mengeluarkan uang (di awal),” tandasnya.

Menteri Jonan mengungkapkan bahwa tujuan pemerintah menetapkan PI 10 persen tak lain dimaksudkan agar perekonomian daerah semakin merata. Kebijakan ini didasarkan pada arahan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang berpesan jangan sampai pendapatan sektor minyak dan gas bumi (migas) kembali terpusat di ibukota, daerah pun harus turut menikmati juga.

“PI 10 persen merupakan keberpihakan pemerintah yang bertujuan agar pembangunan di daerah bisa merata. Pemerintah Daerah (Pemda) harus menikmati PI 10 persen sehingga perekonomian daerah menjadi menggeliat,” tutur Jonan pada Sarasehan dan Diskusi Nasional bertajuk “Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sektor Hulu Migas”, di Jakarta, Rabu (8/8).

Menurut Jonan, meski di dalam Undang-Undang sudah mengamanatkan daerah harus mendapatkan alokasi PI 10 persen, tapi karena sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur tentang tata cara penawaran dan pengalihan PI 10 persen, akibatnya Pemda menerima hasil yang lebih sedikit dari PI 10 persen.

Jonan mengilustrasikan yang terjadi di Lapangan Banyuurip, Cepu. Meskipun Pemda memiliki PI 10 persen, tetapi hasil yang diterima oleh Pemda masih relatif kecil.

“Saya tidak mengoreksi, tapi saya bicara fakta, itu PI-nya 10 persen, tapi mungkin Pemda menikmatinya hanya kecil sekali, karena pembiayaannya oleh pihak swasta,” ungkap Jonan kepada undangan dari berbagai asosiasi migas di Indonesia tersebut.(PRS/ZAL)

Editor: Fahrizal Arnas