Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi Masih Belum Memadai

Sumber daya konstruksi
Sumber daya konstruksi Indonesia, dalam hal ini tenaga kerja konstruksi masih belum memadai. Tampak ilustrasi pekerja konstruksi di salah satu proyek di Surabaya. FOTO: SUREPLUS/AKBAR INSANI

JAKARTA-SUREPLUS: Sumber daya konstruksi di Indonesia, dalam hal ini tenaga kerja konstruksi dan ketersediaan material serta peralatan di tahun 2018, masih belum memadai. Maka peran Balai Jasa Konstruksi perlu ditingkatkan, agar percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dapat segera dilaksanakan.

Hal itu dikatakan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR (Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat), Syarif Burhanuddin terkait Penyelenggaraan Konstruksi 2019 pada Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Kementerian PUPR TA 2018, yang mengambil tema ‘Sigap Membangun Negeri’.

Dikutip dari Siaran Pers Kementerian PUPR di situs pu.go.id, Kamis (09/08/2018) materi yang disampaikan pada Rakertas Pertama Kementerian PUPR ini meliputi Gambaran Pemaketan, Kesiapan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Persiapan Pengadaan dan Lelang Dini, dan Komite Keselamatan Konstruksi dan Klinik Konstruksi.

Menurut Syarif, dalam hal pemaketan, jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) saat ini yang terdaftar jauh lebih banyak dari jumlah paket pekerjaan yang tersedia. “Dari 1.934 paket pekerjaan konstruksi yang bernilai di bawah Rp 2,5 miliar, diikuti oleh 110.441 BUJK kualifikasi kecil. Hal ini menunjukkan adanya gap yang tinggi dalam hal ketersediaan paket pekerjaan dengan kemampuan BUJK,” kata Syarif.

Di sisi lain, lanjut Syarif, dominasi BUMN pada pekerjaan konstruksi periode 2015 sampai dengan 2018 juga masih terjadi. Data menunjukkan bahwa paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp 100 miliar didominasi oleh swasta, sedangkan yang bernilai di atas Rp 100 miliar didominasi oleh BUMN. “Meskipun demikian, secara keseluruhan, di tahun 2018 ini swasta masih mendominasi paket-paket pekerjaan konstruksi,” katanya.

Terkait penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Syarif mengingatkan bahwa K3 harus dipastikan muncul dalam Biaya Umum dan menjadi syarat lelang. Selain itu, berdasarkan hasil review kasus kecelakaan konstruksi beberapa waktu lalu, dapat dilihat bahwa kedisiplinan pada SOP harus dilakukan. “Kelaikan peralatan harus diperhatikan dan jangan hanya memperhatikan tahun pembuatan,” ungkap ia.

Syarif juga menyampaikan, saat ini telah tersedia Klinik Konstruksi yaitu layanan konsultasi konstruksi yang resmi dilaunching 1 Agustus 2018. Layanan ini memberikan bantuan pada berbagai masalah terkait penyelenggaraan konstruksi melalui tatap muka maupun online. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P