Kerugian Akibat Pembajakan Film Capai Rp 1,495 Triliun per Tahun

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mendukung Kampanye Anti Pembajakan Film. Program tahunan ini Aprofi menggandeng Bekraf, Motion Picture Association (MPA), dan jaringan bioskop di Indonesia. FOTO: BEKRAF.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Kampanye Anti Pembajakan Film harus lebih digaungkan untuk mengurangi tindakan pembajakan yang merugikan pelaku industri perfilman nasional. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pun mendukung Kampanye Anti Pembajakan Film.

Kampanye Anti Pembajakan Film digelar di XXI Plaza Indonesia pada Selasa (07/08/2018). Acara tersebut merupakan program tahunan Aprofi yang menggandeng Bekraf, Motion Picture Association (MPA), dan jaringan bioskop di Indonesia.

“Kampanye ini merupakan program tahunan dengan menggunakan IP (intellectual property) milik produser anggota Aprofi. Tahun ini, kami menggunakan tema dari film Wiro Sableng yang diproduksi Lifelike Picture dan 20th Century Fox,” kata Ketua Umum Aprofi, Fauzan Zidni.

Dikutip dari berita di bekraf.go.id, Kamis (09/08/2018), video berdurasi sekitar satu menit yang disutradarai Taguh Raharjo dan voice over Marsha Timothy ini akan diputar di jaringan bioskop Cinema XXI, CGV, dan Cinemaxx sebelum penayangan film.

Melalui kampanye ini diharapkan semua elemen masyarakat sadar untuk tidak membajak hasil kreatifitas pelaku industri perfilman, mengingat kerugian akibat pembajakan mencapai Rp 1,495 triliun setiap tahunnya.

Tindakan membajak film yang meliputi illegal uploading, file to file sharing dan live streaming, tidak hanya merugikan produser film tapi juga mencederai ekosistem perfilman dan menghambat pertumbuhan industri film Tanah Air.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)dan Regulasi, Ari Juliano Gema, mengatakan ada tiga pihak yang dirugikan dari pembajakan film, yakni produsen, konsumen, dan negara.

Menurut dia, selama ini pemerintah terus berupaya melakukan penanganan pembajakan. Bekraf bekerja sama dengan instansi terkait, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memblokir situs penyedia film bajakan. Tercatat sudah ada 392 situs yang diblokir.

“Tahun ini, untuk memerangi aksi pembajakan, akan dibentuk tim gabungan yang bekerja sama dengan DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), Ditjen Aptika (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika) Kemkominfo, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung yang diharapkan dapat bekerja lebih efektif, baik, dan cepat dalam menangani pembajakan,” katanya. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P