Terkait Sengketa Dagang, RI Berencana Konsultasi dengan AS

Terkait sengketa dagang produk hortikultura, hewan dan produk hewan, Indonesia berupaya menyelesaikan masalah tanpa harus melalui langkah retaliasi. Tampak ilustrasi kantor Kementerian Perdagangan RI. FOTO: @KEMENDAG

JAKARTA-SUREPLUS: Terkait sengketa dagang produk hortikultura, hewan dan produk hewan, Pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan masalah tanpa harus melalui langkah retaliasi dan berencana melakukan konsultasi dengan Amerika Serikat (AS), guna menjelaskan secara lebih rinci langkah-langkah yang telah diambil.

Dikutip dari Siaran Pers Kementerian Perdagangan (Kemendag) di kemendag.go.id, Rabu (08/08/2018), pihak AS dikabarkan telah memberikan indikasi kesediaannya untuk melaksanakan konsultasi bilateral sebelum keputusan final AS diambil, apakah akan melakukan retaliasi atau tidak.

Kronologis permasalahan tersebut, pada 2 Agustus 2018, Indonesia menerima salinan surat Perwakilan Amerika Serikat (AS) untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss, kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

Surat tersebut pada intinya meminta otorisasi dari Badan Penyelesaian Sengketa WTO kepada AS untuk menunda pemberian konsesi tarif kepada Indonesia terkait sengketa yang diadukan AS atas kebijakan restriktif yang diterapkan Indonesia dalam importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewan.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk panel atas permintaan AS dan Selandia Baru yang memperkarakan kebijakan impor produk hortikultura, serta hewan dan produk hewan yang diterapkan Indonesia. Total terdapat 18 measures yang diadukan AS dan Selandia Baru sebagai inkonsisten dengan komitmen Indonesia di WTO.

Pada 22 Desember 2016, panel sengketa mengumumkan temuannya bahwa 18 measures yang diterapkan Indonesia tersebut tidak sejalan dengan prinsip dan disiplin yang disepakati di WTO dan merekomendasikan Indonesia agar melakukan penyesuaian.

Pada 17 Februari 2017 Indonesia mengajukan banding. Namun, pada 22 November 2017 Badan Banding WTO menguatkan rekomendasi dari panel sengketa bahwa Indonesia harus melakukan penyesuaian atas 18 measures yang dipermasalahkan.

Melalui pembahasan yang cukup panjang, maka disepakati bahwa Indonesia akan melakukan penyesuaian tahap pertama selambatnya pada 22 Juli 2018 dan tahap kedua pada 22 Juni 2019.

Meskipun langkah-langkah penyesuaian telah dilakukan, dalam konsultasi para pihak yang berlangsung pada 27 Juli 2018 di Jenewa, AS menyatakan Indonesia belum cukup melakukan penyesuaian. Penilaian ini didasarkan pada informasi yang diterima Perwakilan AS untuk WTO bahwa eksportir produk hortikultura dari AS masih mengalami kesulitan untuk mengekspor produknya ke Indonesia.

“Jadi sebenarnya pada tahapan ini, AS berupaya mengamankan haknya untuk melakukan retaliasi apabila Indonesia dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya sesuai rekomendasi dari Badan Sengketa WTO,” kata Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo.

Menurut Iman, permintaan otorisasi AS ini masih akan dibahas oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO yang akan melakukan pertemuan pada 15 Agustus 2018 mendatang. Kalaupun Badan Penyelesaian Sengketa WTO mengabulkan permintaan otorisasi yang diajukan, masih perlu dibentuk panel untuk menentukan besaran nilai retaliasi ini.

“Jelas, angka 350 juta dolar AS yang diajukan AS merupakan angka sepihak yang masih dapat diperdebatkan,” lanjut Iman Pambagyo.

Karena telah melakukan penyesuaian dengan mengamendemen beberapa Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan sejalan dengan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa WTO, Pemerintah Indonesia akan meminta pembentukan panel kepatuhan (compliance panel) untuk menilai secara objektif apakah benar Indonesia belum melakukan penyesuaian-penyesuaian yang direkomendasikan.

“Hal ini akan kita tempuh karena sebetulnya Pemerintah telah melakukan penyesuaian sebelum 22 Juli 2018, dan pengusaha produk hortikultura, hewan dan produk hewan dari AS dan negara lainnya dapat mengekspor produk-produknya ke Indonesia,” lanjut Iman. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P