Insentif Fiskal Percepat Pengembangan Kendaraan Listrik

Pemberian insentif fiskal
Pemberian insentif fiskal sudah diusulkan Kemenperin kepada Kemenkeu dan dinilai mampu mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. FOTO: KEMENPERIN.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Pemberian insentif fiskal sudah diusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk memacu pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Insentif fiskal tersebut bisa berupa tax holiday untuk industri otomotif yang memproduksi kendaraan listrik dan perusahaan yang mengembangkan teknologi baterai serta motor listrik untuk penggeraknya.

“Rencananya insentif tersebut keluar pada Agustus ini, bersamaan dengan insentif lainnya, termasuk yang super deductable tax untuk vokasi dan inovasi,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Seminar and Exhibition Electric Car di Jakarta, Selasa (31/07/2018).

Dikutip dari Siaran Pers Kemenperin di kemenperin.go.id, Selasa (31/07/2018), Kemenperin juga sudah mengajukan skema penurunan bea masuk untuk kendaraan listrik dalam bentuk Completely Knock Down (CKD) sekitar 0-5 persen. Padahal saat ini dikenakan tarif 5-10 persen. Sementara untuk jenis incompletely knocked down (IKD) dihapuskan menjadi 0 persen, yang semula 7,5 persen.

“Maka para produsen bisa melakukan pre-marketing untuk kendaraan listrik, sehingga mendapatkan volume produksi, serta mendorong penjualan dan menambah investasi,” kata Menperin Airlangga.

Menurut ia, strategi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri telah dipersiapkan melalui peta jalan program kendaraan rendah emisi karbon atau low carbon emission vehicle (LCEV). Program ini menggunakan pendekatan emisi CO2 yang dihasilkan kendaraan.

Sedangkan yang termasuk dalam jenis kendaraan LCEV, meliputi kategori yang disebut low carbon forinternal combustion engine (ICE) technology, yakni kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC).

Kategori selanjutnya, low carbon for hybrid electric technology, antara lain kendaraan jenis hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid vehicle (PHEV) dan dual HEV. Sedangkan, untuk kategori low/zerocarbontechnologyseperti kendaraan battery electric vehicle (BEV) dan fuel cell electric vehicle (FCEV).

Kemenperin menargetkan, pada tahun 2020, sebesar 10 persen dari 1,5 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri adalah jenis LCEV. Kemudian, di tahun 2025, populasi LCEV diperkirakan tembus 20 persen dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri. Target meningkat, hingga mencapai 25 persen ketika produksi 3 juta mobil pada 2030 dan dibidik sampai 30 persen saat produksi 4 juta mobil di 2035.

Dari jumlah produksi tersebut, sebagaian untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan sisanya untuk ekspor. Airlangga meyakini, industri otomotif di dalam negeri sudah siap memproduksi kendaraan listrik secara bertahap.

“Dari segi electric motor itu bukan merupakan teknologi baru bagi kita. Sedangkan, untuk baterai, kita punya bahan baku nikel murni yang bisa diproduksi di Morowali, bahkan ada produsen yang sedang ekspansi di Halmahera, dan untuk cobalt bisa diekstraksi dari timah di Bangka,” paparnya.

Kemenperin juga mendorong riset mengenai energi terbarukan yang dapat mendukung program LCEV. “Jepang dan Jerman sudah melakukan penelitian dari palm oil mill effluent dan ganggang untuk diekstraksi menghasilkan minyak, sehingga ampas sawit juga dapat dimanfaatkan. Pemerintah Jepang membuat investasi di Indonesia sebesar 60 juta dolar AS,” katanya.

Menurut Menperin. produk yang dihasilkan tersebut sudah memenuhi standar euro4 atau B100. Menurutnya, saat ini kita sedang mengarah ke B20 atau basisnya euro2. “Ini bisa menghemat devisa dan industri dapat berkelanjutan,” kata Menperin Airlangga. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P