Menkeu Berhak Mengawasi dan Memeriksa Langsung PNBP

Kemenkeu, khususnya Menkeu berhak mengawasi dan memeriksa langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tampak Menkeu Sri Mulyani Indrawati di salah satu acara. FOTO: @KEMENKEU

JAKARTA-SUREPLUS: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) berhak untuk mengawasi dan memeriksa langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal itu menjadi salah satu pokok perubahan terkait Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dikutip dari berita Kemenkeu di kemenkeu.go.id, Selasa (31/07/2018), hal yang dapat diawasi dan diperiksa adalah jenis dan tarif PNBP. Terutama tarif Rp 0 atau 0 persen dalam kondisi tertentu. Termasuk di antaranya untuk aspek keadilan, seperti warga masyarakat tidak mampu, kelompok belajar mahasiswa, kegiatan sosial, keagamaan dan kenegaraan.

Selain itu, Kemenkeu menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP, menetapkan target dan penggunaan dana PNBP, mengevaluasi jenis maupun tarif PNBP. Juga menetapkan pengelolaan PNBP lintas instansi dan kewenangan lainnya.

“Untuk produk hukumnya, jenis dan tarif dari PNBP itu diatur dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Jadi tidak boleh ada satu kementerian atau lembaga yang memungut tanpa ada Peraturan Menteri Keuangannya. PP dan PMK, jadi keduanya,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat digelar konferensi pers tentang Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Aula Djuanda, Gedung Juanda 1, Jumat (27/07/2018) lalu.

Sedangkan tujuan penguatan pengawasan adalah agar pungutan menjadi transparan, termasuk konsekuensi jika pungutan tidak disetor atau terlambat, mekanisme untuk memperbaiki (remedy). Mekanisme apabila penerimaan negara itu langsung digunakan baik oleh Kementerian atau Lembaga yang memungutnya. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P