Pembangunan Infrastruktur jadi Agenda Utama Indonesia

fundamental ekonomi
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, saat jadi pembicara dalam ‘Investor Update 2018 Forum’ di London, Inggris. FOTO : OJK.GO.ID

LONDON-SUREPLUS : Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Tekanan pada pasar keuangan yang terjadi akhir-akhir ini, hanya fenomena temporer sebagai akibat dari rebalancing protofolio dari global investor.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, saat jadi pembicara dalam ‘Investor Update 2018 Forum’ gelaran TheCityUK, lembaga yang merepresentasikan industri keuangan di Britania Raya dan Accenture, Senin (23/7/2018).

Dalam forum yang diadakan di London, Inggris ini, Wimboh menegaskan, OJK bersama dengan Bank Indonesia dan pemerintah telah berkoordinasi untuk mengambil berbagai kebijakan dalam koridor kewenangan masing-masing guna meredam gejolak ini.

“Pembangunan infrastruktur menjadi agenda prioritas utama bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, meningkatkan konektivitas, dan memicu kegiatan ekonomi di daerah sekitarnya,” kata Wimboh.

Dijelaskan pula, pemerintah juga terus menerapkan reformasi struktural dengan mengalihkan subsidi bahan bakar ke pembangunan infrastruktur dan program jaminan sosial. “Untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur ini, pengembangan pasar modal menjadi penting sebagai penyedia alternatif pembiayaan jangka panjang,” tegas ekonom Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York ini.

Selain itu, lanjutnya, ada beberapa alternatif program pembiayaan yang kini didorong OJK. Di antaranya mengembangkan variabilitas instrumen pembiayaan pasar modal seperti sekuritisasi, obligasi perpetual, greenbonds, obligasi daerah, dan blended finance.

Kemudian menyederhanakan proses penerbitan di pasar modal dan menerapkan beberapa kebijakan yang mendukung seperti pengembangan instrumen dan pasar hedging dan juga berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan terkait Insentif Pajak bagi produk pasar modal.

“Hal lain adalah memperluas basis investor domestik, memperkuat peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya melalui pasar modal,” pungkas pria kelahiran Boyolali ini. (PRS/HDL)

Editor: Hendro D. Laksono