Jepang dalam Tantangan Keberagaman (3)

Gente-Miúda, Instituto Educacional, Ouzumi Gunma. FOTO: Sarah Monica

Oleh: Sarah Monica *

Pada periode awal kunjungan ke Jogja, saya seringkali menghabiskan waktu di warung kopi bersama kawan-kawan Jogja maupun luar Jogja yang tengah mengambil studi, baik di kampus UIN Sunan Kalijaga, UGM, atau UNY. Berbincang mulai dari topik acara kesenian, situasi politik dan keagamaan, diskusi buku atau pemikiran tertentu, hingga ngeghibahin teman sendiri. Dalam suasana ceria, semarak penuh tawa tersebut, saya berkali-kali terjebak “roaming” bahasa di antara mereka yang secara spontan menggunakan Bahasa Jawa dengan teman-teman se-Jawa-nya. Ketidakmengertian saya akan bahasa tersebut, secara tidak langsung menyingkirkan dan menempatkan saya sebagai ‘outsider’. Ada jarak yang tidak terjembatani, kecuali dengan keterlibatan menggunakan Bahasa Jawa itu sendiri. Ini hanyalah satu contoh dimana persoalan ‘language barrier’ akan selalu dialami oleh orang Indonesia, terkait dengan begitu kayanya ragam etnis dan bahasa yang kita miliki.

Sejarah telah mengambil jalan strategis demi menyiasati persoalan keberagaman di Indonesia, yakni dengan mendeklarasikan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu pada hari kelahiran Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Terlepas dari sisi kontroversial bahwa Bahasa Indonesia ini kemudian mendominasi dan memudarkan eksistensi bahasa-bahasa lokal di berbagai penjuru daerah di Indonesia, faktanya Bahasa Indonesia berhasil menjadi medium pengikat kesadaran sebagai satu komunitas yang terimajinasikan (Imagined Community), yang dikenal dengan nama ‘Bangsa Indonesia’.

Dengan demikian, baik disadari maupun tidak sebuah bahasa menjadi simbol identitas kelompok tertentu. Dari tingkat kesukuan, hingga kebangsaan. Lalu bagaimana dengan kasus para imigran dan ‘Nikkei’ di kota Oizumi, prefektur Gunma, Jepang? Dalam tulisan sebelumnya saya mengisahkan benturan budaya antara orang tua, imigran Amerika Latin, dengan anak-anaknya yang lebih lancar berbahasa Jepang sehingga mengakibatkan miskomunikasi antar mereka. Masih berkaitan dengan persoalan language barrier, kunjungan EYES fellows ke sekolah Negeri dan Swasta yang ada di Kota Oizumi layak untuk dibagi.

Hambatan Bahasa dan Krisis Identitas

Di hari keempat, saat matahari sangat terik dan kelembaban begitu mencekik, kami mengunjungi salah satu Sekolah Dasar Negeri di Oizumi. Kami diizinkan untuk mengobservasi kelas khusus Bahasa Jepang. Kelas ini diperuntukkan bagi murid-murid imigran, maupun Nikkei, yang belum mahir berbahasa Jepang. Mereka berasal dari level kelas yang berbeda, namun dimasukkan ke dalam kelas khusus yang sama. Sebagai keturunan hasil pernikahan ras campur (Jepang dengan non-Jepang), Nikkei, dalam kesehariannya menggunakan bahasa ibu atau ayahnya yang non-Japanese. Tidak hanya Nikkei, murid dari beragam ras pun kami temukan di kelas khusus tersebut; Peru, India, Vietnam, Tionghoa, dan Brazil. Kurang-lebih ada 25 anak yang terbagi ke dalam 3 kelompok belajar, dengan masing-masing tutor yang mendampingi. Mereka belajar menghapal angka, huruf, dan gambar benda-benda dalam Bahasa Jepang.

Setelah memperkenalkan Negeri Indonesia dan mengajarkan tarian tradisional Filipina kepada murid-murid riang di kelas khusus tersebut, kami bergerak lagi ke Sekolah Brazil-Jepang tak jauh dari lokasi pertama. Perbedaannya sungguh kontras, mulai dari bentuk dan ukuran bangunan, hingga fasilitas sekolah yang ala kadarnya. Sekolah ini berisikan anak-anak imigran Brazil yang orangtuanya telah bekerja sebagai karyawan industri di Jepang bertahun-tahun lamanya. Ruang belajar untuk tingkat TK, SD, maupun SMP berada dalam satu gedung kecil yang hanya dibatasi oleh sekat dinding. Tidak ada lorong, apalagi ruang kosong di sekolah tersebut. Di bagian luar, terdapat gedung sempit lainnya yang berfungsi sebagai kelas untuk tingkat Pra-TK dan SMA. Sekolah Brazil-Jepang ini menggunakan Bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar, meskipun demikian mereka tetap diajarkan Bahasa Jepang dalam salah satu materi pelajarannya.

Seusai dua kunjungan sekolah tersebut, saya terganggu oleh fenomena keterpisahan budaya dan hambatan bahasa yang telah saya saksikan. Sebab, situasi itu juga berimplikasi pada ketimpangan sosial-ekonomi para imigran. Kami memahami bahwa Pemerintah Jepang memiliki tanggung jawab besar untuk mengintegrasikan beragam ras penduduknya, lebur ke dalam kultur Jepang. Caranya ialah melalui penggunaan Bahasa Jepang sebagai fondasi pengikat. Namun di sisi lain, para imigran yang didorong untuk “menjadi Jepang” dihantui rasa takut kehilangan akar identitas mereka—sebagai orang Peru, orang Brazil, orang Thailand, orang India, dan semacamnya—apabila meninggalkan bahasa ibu mereka. Posisi Nikkei bahkan lebih rumit. Mereka terombang-ambing dalam dualisme identitas karena perbedaan orangtuanya, imigran dan lokal Jepang. Meski mereka sendiri dilahirkan, dibesarkan, dan disekolahkan di lingkungan Jepang, penampilan fisik Nikkei tetap berbeda. Oleh karena perbedaan itulah, acapkali kemampuan berbahasa Jepang pun tetap tidak menyelamatkan mereka dari keasingan dan kemurungan sebagai seorang “outsider”.

*) Sarah Monica, Penyair, peserta EYES: Embracing Diversity