Dua Aturan Baru, Lengkapi Regulasi Pengembangan Panas Bumi

Dua Peraturan Menteri ESDM di bidang panas bumi ditetapkan, untuk melengkapi regulasi yang ada sebelumnya. Energi panas bumi dinilai aman dan ramah lingkungan. FOTO: ESDM.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM di bidang panas bumi ditetapkan, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Permen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi.

Dikutip dari Tim Komunikasi ESDM di esdm.go.id, Sabtu (21/07/2018), Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana mengungkapkan, dua aturan acuan tersebut diterbitkan untuk melengkapi regulasi yang ada sebelumnya.  “Ini bagian dari rangkaian upaya kita untuk melengkapi regulasi perusahaan panas bumi, khususnya untuk pemanfaatan tidak langsung,” kata Rida.

Menurut ia, dua regulasi tersebut merupakan produk turunan hukum yang menjabarkan secara detail ketentuan yang belum diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Rida berharap, melalui dua peraturan tersebut, maka akan dapat mengakselerasi target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025.

“Ini upaya kita mempercepat target sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN), salah satu kuncinya adalah aturan main yang memungkinan untuk menjalankan semua itu,” kata Rida.

Lebih lanjut menurut Rida, pengembangan panas bumi sangat memerlukan dukungan pemerintah, khususnya dalam menyederhanakan dan mempermudah proses bisnis agar bisa terus semakin berkembang dan terus membaik dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

“Semangat sekarang di Kementerian ESDM adalah datanya free saja. Silahkan saja dipakai. Toh tidak ada yang dirugikan juga,” kata Rida. Meskipun begitu, Ia tidak memungkiri adanya data yang perlu dilindungi.

Sementara itu, Permen ESDM 37/2018 merupakan amanat Pasal 67 dan 68 dari PP 7/2017 yang merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum yang jelas kepada para stakeholder, terkait tata cara dan mekanisme penawaran WKP dengan cara lelang, pemberian IPB, dan penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN serta kriteria WKP yang dapat diberikan penugasan.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN yang merupakan salah satu kebijakan terobosan dalam penyelenggaraan panas bumi berdasarkan PP 7/2017. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P