Kelola Anggaran Pendidikan, Menkeu Ajak Berpikir Kritis

Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat Rakor Kemendikbud bersama Kemenkeu di Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/07/2018). FOTO: KEMENKEU.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Berpikir kritis dalam pengelolaan alokasi anggaran pendidikan, sangat dibutuhkan. Maka Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong para pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk berpikir bagaimana mengelola dan mengoptimalkan alokasi dana yang tersedia.

Seperti dikutip dari berita di kemenkeu.go.id, Menkeu Sri Mulyani menekankan hal tersebut pada acara Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia , di Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/07/2018).

“Di satu sisi, Republik Indonesia commit 20 persen, tapi di sisi lain saya juga khawatir karena behavior manusia normal, kalau Anda tidak men-defense kenapa butuh 20 persen, maka Anda tidak punya suatu tekanan untuk bisa menjelaskan, untuk bisa menjustifikasi. Ini menyebabkan kita menjadi sedikit tidak peka,” kata Sri Mulyani.

Padahal di sisi lain, kata Menkeu, seperti yang dipaparkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada pidato sebelumnya, menyatakan bahwa banyak masalah yang ada di dunia pendidikan. Hal ini mengakibatkan anggaran pendidikan 20 persen yang jumlahnya naik terus, tidak optimal digunakan.

“Siapa yang berkompeten mengelola yang mana? Pokoknya dikasih dulu anggarannya. Ini yang menyebabkan pembagian distribusi 20 persen tidak pernah optimal. Kalau tidak jelas antara siapa melakukan apa dan oleh karena itu dia diberi anggaran berapa, maka tidak ada akuntabilitas yang jelas,” kata Menkeu.

Menkeu mencontohkan sangat ironis sekali ketika alokasi dana disediakan, tapi penyerapannya masih rendah. “DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik kita terutama yang untuk sekolah, jumlahnya sekarang Rp 58 triliun, sampai dengan Juni ini baru terserap Rp 7 triliun,” jelas Menkeu.

Oleh karena itu, Menkeu mendorong jajaran Kemendikbud untuk berpikir bagaimana mengelola dan mengoptimalkan alokasi dana yang tersedia. “Uang itu penting, tapi tidak yang paling penting dan menentukan. Harus ada pemikiran bersama untuk bagaimana menggunakan. Harus ada accountability. Alokasi dan distribusi apakah menghasilkan result?,” pungkas Menkeu. (PR/AZT)

Editor: Aziz Tri P