Menkeu Minta Dirjen PK Baru Perhatikan Desentralisasi Fiskal

Menkeu dalam acara pelantikan dua pejabat eselon I Kementrian Keuangan, di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Kemenkeu pada Selasa (26/6/2018). FOTO: Istimewa

JAKARTA-SUREPLUS: Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Maka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada Dirjen PK yang baru dilantik, Kamis (26/6/2018) Astera Primanto Bhakti, untuk melanjutkan dan benar-benar memperhatikan kedua hal ini.

“Oleh karena itu, saya berharap Pak Prima di dalam menjalankan tugasnya selain memahami semangat awal dari desentralisasi dan otonomi daerah, serta desentralisasi fiskal, juga terus melakukan perbandingan dan inovasi kreativitas di dalam pengelolaan dana transfer ke daerah,” harap Menkeu dalam pidatonya di acara pelantikan dua pejabat eselon I Kementrian Keuangan, di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Kemenkeu pada Selasa (26/6/2018).

Sebagai informasi, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan menjadi solusi dari sistem pemerintahan yang sentralistik untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Dalam penerapannya, di era Otonomi daerah, pembangunan daerah
dilakukan oleh masyarakat lokal yang lebih tahu kebutuhan dan kondisi daerah, sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang efektif.

Di sinilah kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam pembangunan daerah sejak dimulainya desentralisasi fiskal, karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluarannya yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah. Namun, kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan ini bisa berakibat sebaliknya.

Sementara itu untuk Kepala BPPK yang baru, Rionald Silaban, Menkeu berpesan agar BPPK dapat memiliki banyak program transformasi dalam menciptakan dan mewujudkan sebuah knowledge institution dan corporate university.

Ia juga meminta BPPK sebagai pembina Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) harus menjaga konten, kurikulum, dan karakter mahasiswa dan pengajarnya. Tidak hanya itu, ia juga menuntut BPPK memperhatikan proses penerimaan dan penempatan lulusannya.

“Mahasiswa-mahasiswa dari Politeknik STAN adalah mahasiswa yang selama ini dikenal merupakan pilihan dari seluruh Republik Indonesia yang ingin masuk sekolah ini. Saya berharap mereka adalah orang-orang terbaik yang bisa menjalankan tugas,” harap Menkeu.

Sebagai informasi, ada dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilantik. Mereka adalah Astera Primanto Bhakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK), menggantikan Boediarso Teguh Widodo yang sudah memasuki masa pensiun dan akan menjadi Widyaiswara di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Satu pejabat lainnya yang diangkat adalah Rionald Silaban. Pejabat yang satu ini sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menggantikan Astera Primanto Bhakti.

Menkeu sendiri menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Boediarso Teguh Widodo yang telah melaksanakan reformasi keuangan negara dan pengelolaan APBN dengan baik.

“Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas nama pribadi, atas nama Kementerian Keuangan dan atas nama negara atas bhakti Pak Boediarso untuk Republik Indonesia,” ungkap Menkeu. (PRS/ZAL)