Pjs Walikota Kediri Kukuhkan Kepengurusan ISEI Komisariat Kediri Mataraman

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="800"]Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pjs Walikota Kediri, Jumadi mengukuhkan kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Komisariat Kediri Mataraman Tahun 2018-2021. FOTO: SUREPLUS/AYU CITRA SR[/caption]

KEDIRI-SUREPLUS: Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Kediri, Jumadi mengukuhkan kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Komisariat Kediri Mataraman Tahun 2018-2021.

"Pemerintah Kota Kediri sudah melakukan berbagai upaya untuk bidang ekonomi. Kini saatnya kami memberikan perhatian lebih kepada para penyandang predikat Sarjana Ekonomi di Kota Kediri," kata Pjs Walikota Kediri, Jumadi, saat mengukuhkan Kepengurusan ISEI Komisariat Kediri Mataraman Periode 2018-2021, di Gedung Bank Indonesia Kediri Lantai 5, Rabu (02/05/2018).

Menurut ia, saat ini kondisi stabilitas ekonomi baik di Jawa Timur dan Kota Kediri tetap terjaga. Namun struktur ekonomi di Jawa Timur terus turun sekitar 12 persen, ini berarti konsumsi beras masyarakat Jawa Timur masih 92,76 kilogram per kapita per tahun.

"Nah, saat ini ada mutasi lahan sebesar 1.100 sektor per tahun. Hal itulah yang menjadi tantangan di sektor pertanian untuk membuat inovasi dan riset untuk diganti dengan membuat agroinput pertanian atau benih yang mempunyai kesempatan produktivitas yang tinggi," katanya.

Namun demikian, ungkap dia, Kota Kediri sendiri adalah kota jasa, sehingga sektor pangan juga perlu diperhatikan lebih. Akan tetapi, pemda setempat hanya mengatur distribusinya saja. "Padahal, kita punya buffer di Bulog, punya cadangan di berbagai toko, sehingga kemarin inflasi untuk pangan di Januari terendah di Jawa Timur sebesar 0,14 persen dan inflasi tahun masih lebih baik 1,33 persen, dan pada tahun 2017 inflasi Kota Kediri terkendali sebesar 3,44 persen, jadi masih terkendali untuk pangannya," katanya.

Lebih lanjut, Jumadi mengemukakan, bahwa untuk mutasi lahan itu, pemerintah sudah memiliki instrument yang bernama Perda Zonasi untuk Lahan Pertanian Pangan (LP2B). Untuk itu, daerah harus membuat perda zonasi untuk lahan pertanian berkelanjutan yang harus dijaga. "Dengan perda ini tidak boleh dilakukan mutasi kecuali dengan izin dan persyaratan tertentu dan sudah diatur oleh Menteri Pertanian RI," katanya.

Oleh karena itu, yakin dia, tiap perda tata ruang yang ada di provinsi atau kabupaten ada luasan minimal yang harus disediakan. Khususnya, untuk menjaga stabilitas ekonomi walaupun di Jatim masih surplus.

Perlu diketahui, hadir dalam acara ini, Ketua ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Eko Purwanto, Kepala OJK Slamet Wibowo, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri Ellyn T. Brahmana, Pimpinan Bank Jatim Cabang Kediri Bambang Ismono, perwakilan Bank Indonesia, dan Ketua ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Kediri Mataraman Ustadus Sholihin, dan anggota ISEI dari Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Kediri dan Ponorogo yang tadi dikukuhkan. (AYU CITRA SR/AZT)

Editor: Aziz Tri P

Posting Komentar

0 Komentar