DPRD Kota Kediri Dukung Kemudahan Berinvestasi di Kota Tahu

Retribusi Perizinan Tertentu
DPRD Kota Kediri akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan tentang Retribusi Perizinan Tertentu. FOTO: SUREPLUS/AYU CITRA SR

KEDIRI-SUREPLUS: DPRD Kota Kediri akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Keputusan ini dituangkan pada Sidang Paripurna Rancangan Perda Perubahan Kota Kediri dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi mengenai dua Rancangan Perda Perubahan menjadi Perda Kota Kediri, di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri. Upaya ini bertujuan untuk memudahkan kalangan investor dalam menanamkan modalnya di Kota Tahu, Kediri.

Hadir pada kesempatan ini, Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Kediri, Jumadi. Dia menjelaskan, bahwa Rancangan Perda Perubahan ini merupakan perubahan atas Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

“Aturan baru dalam Rancangan Perda Perubahan tentang Retribusi Perizinan Tertentu menjadi Perda, yakni tentang kepastian tera bagi usaha mikro dan penghapusan izin Hinder Ordonantie (HO) atau yang biasa disebut izin gangguan,” kata Pjs Walikota Kediri, Jumadi, di Kediri, Senin (14/05/2018).

Jumadi menyebutkan, pihaknya menyambut baik dua Rancangan Perda Perubahan yang telah disetujui oleh DPRD menjadi Perda. Lantaran, dua Perda ini menjadi penting untuk mendukung iklim investasi di Kota Kediri.

“Seperti, kepastian tera yang menjadi kalibrasi bagi usaha mikro di Kota Kediri. Serta penghapusan izin HO yang merupakan izin usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan juga lingkungan hidup,” katanya.

Oleh karena itu, tambah ia, persetujuan terhadap dua kebijakan ini diharapkan mampu membantu Pemda setempat agar semakin kompetitif dalam melayani bidang usaha. “Meskipun izin HO masuk dalam salah satu sektor perizinan, kita harus tetap memiliki pengendalian,” katanya.

Jumadi menuturkan, saat ini kebijakan Pemerintah Kota Kediri sudah cukup kompetitif dalam melayani investor. Hal ini penting untuk meningkatkan bisnis di Kota Kediri. “Tentunya, kami akan terus meningkatkan pelayanan, karena ke depan kompetisi dengan daerah lain makin ketat. Apalagi saat ini PTSP kita menjadi centre of excellent,” katanya.

Pjs Walikota Kediri yang juga menjabat sebagai Kepala BPKA Provinsi Jawa Timur ini, sekaligus memberikan apresiasinya kepada DPRD Kota Kediri. Hal ini karena dalam persetujuan Rancangan Perda Perubahan ini telah melalui proses panjang yang tentunya membutuhkan kerja keras.

“Saya menjunjung tinggi kerja keras anggota DPRD maupun pansus pembahasan rancangan Perda perubahan atas semua kerja kerasnya,” katanya.

Mengenai catatan bagi Pemkot Kediri, ulas ia, terutama yang disampaikan oleh wakil dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri, maka ke depan akan menjadi perhatian Pemkot Kediri.

Ketua DPRD Kota Kediri sekaligus Pemimpin Sidang Paripurna DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon, menyatakan, pada kesempatan ini selain persetujuan terhadap Rancangan Perda Perubahan tentang Retribusi Perizinan Tertentu, DPRD Kota Kediri juga menyetujui satu Rancangan Perda Perubahan lainnya yakni Rancangan Perda Perubahan Retribusi Jasa Umum. “Kebijakan ini merupakan perubahan atas Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012,” katanya. (AYU CITRA SR/AZT)

Editor: Aziz Tri P