Lakukan Pendampingan Implementasi Perda Bangunan Gedung

Bangunan Gedung
Kementerian PUPR melakukan pendampingan untuk penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung di daerah. FOTO: PU.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Untuk penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pengaturan diperlukan untuk menjamin kualitas, keamanan dan kepastian prosedur perijinan terkait bangunan gedung yang akan mendukung perkembangan pembangunan dan investasi di daerah, termasuk semakin banyaknya pembangunan gedung vertikal.

Dikutip dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR di pu.go.id, Rabu (09/05/2018), pembinaan dilakukan melalui pelatihan aparatur Pemda yang terlibat dalam implementasi peraturan BG di daerahnya melalui acara Training of Facilitator (ToF) yang diselenggarakan tanggal 7-9 Mei 2018.

“Pelatihan ini sebagai salah satu bentuk pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Selama tiga hari ini akan mengupas secara mendalam dan rinci mengenai regulasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan pembentukan kelembagaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) di daerah”, kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo.

Hal itu dikatakan Sri Hartoyo usai membuka acara yang dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari Dinas PUPR/Dinas Permukiman dan Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota di Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.

Sampai dengan bulan April 2018 ini, jumlah Kab dan Kota yang telah memiliki Perda Bangunan Gedung sebanyak 468 daerah, atau sekitar 92 persen dari total 509 Kab dab Kota di Indonesia. Dari jumlah tersebut belum semua daerah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Perda BG.

Baru 93 kab dan kota yang memiliki Perbup dan Perwali, 48 Kab dan Kota yang telah melaksanakan penerbitan SLF, 58 kab dan kota memiliki TABG, 50 kab dan kota memiliki pengkaji teknis, dan baru 75 kab dan kota melaksanakan pendataan bangunan gedung.

Dalam rangka mempercepat implementasi Perda BG, pada tahun 2017 terdapat 104 daerah dilakukan pendampingan oleh Ditjen Cipta Karya dalam implementasi perda BG di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk turut mendorong proses implementasi Perda BG terutama kepada seluruh perangkat daerah di yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Sri Hartoyo lebih lanjut menyampaikan, pendataan bangunan gedung sangat penting karena terkait dengan penerbitan SLF yang juga sangat penting bagi rumah bersubsidi. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan investasi, baik dari pemerintah maupun badan usaha atau swasta, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), milik daerah maupun swasta. Karena untuk itu hal-hal yang terkait dengan IMB, SLF, kelembagaan TABG, pengkaji teknis merupakan satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pembangunan gedung.

“Dalam pelatihan ini juga akan dibahas mengenai TABG yang bertugas menilai sebuah bangunan telah memenuhi persyaratan teknis. Ada analisis dan mekanismenya. Disamping itu dengan pemahaman yang benar, pelayanan pengurusan IMB di daerah diharapkan lebih baik,” papar Sri Hartoyo. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P