Sampaikan 22 Rekomendasi untuk LKPJ Kepala Daerah

[caption id="attachment_2060" align="aligncenter" width="800"]DPRD Lamongan Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nur Kholiq. FOTO: SUREPLUS/SAHLUL FAHMI[/caption]

LAMONGAN-SUREPLUS: DPRD Lamongan berharap ada perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah atas rekomendasi yang disampaikan terkait pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Hal ini bertujuan demi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Total ada 22 rekomendasi yang disampaikan juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nur Kholiq tentang Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2017, Kamis (19/4)

Sebanyak 22 rekomendasi tersebut berupa catatan strategis berisikan saran, masukan atau koreksi terhadap tiga poin penting yang disebutkan sebelumnya.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pansus DPRD memberi rekomendasi agar mempertimbangkan asas keseimbangan dan kemanfaatan.

Di sisi lain, Pansus DPRD rupanya memberi apresiasi terhadap kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Itu didasarkan pada sejumlah target yang ditetapkan ternyata bisa melampaui target. Seperti terkait indeks kepuasan masyarakat di bidang layanan penduduk, serta prosentase kepemilikan eKTP.

Namun Pansus DPRD berharap agar pelayanan kedepan terus ditingkatkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Serta agar menyediakan ruang tunggu yang memadai demi kenyamanan masyarakat yang sedang mengantre.

Terkait urusan keuangan daerah, pansus menyebut dari target pendapatan daerah sebesar Rp 2.779.816.159.236,60, terealisasi sebesar Rp 2.715.768.756.631,44.

Diantara komponen pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah PAD yang terealisasi sebesar Rp 428.926.149.463,44. Kemudian dana perimbangan yang terealisasi Rp 1.594.775.221.094.

Sedangkan dari target belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 2.841.628.514.716,89, terealisasi sebesar Rp 2.729.589.182.635,60. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp 13.820.426.004,16.

Defisit itu selanjutnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan pembiayaan netto sebesar Rp 63.842.975.480,29.

“Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam APBD tahun anggaran 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan sebesar Rp 50.022.549.476,13, “ ungkap Nur Kholiq.(SAHLUL/ZAL)

Editor: Fahrizal Arnaz

Posting Komentar

0 Komentar