Pamer Kemajuan Sektor Fiskal dan Moneter ke AS

[caption id="attachment_2041" align="aligncenter" width="800"]reformasi sektor fiskal dan moneter Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam acara Gala Dinner US Indonesia Society (USINDO) di Washington DC, Amerika Serikat (18/04). FOTO; KEMENKEU[/caption]

WASHINGTON-SUREPLUS: Setelah melewati krisis ekonomi 20 tahun lalu, tepatnya pada 1998, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian reformasi sektor fiskal dan moneter ke AS.

Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan reformasi sektor fiskal dan moneter yang telah dicapai Indonesia setelah 20 tahun krisis ekonomi di tahun 1998.

Menkeu menyampaikan seluruh capaian tersebut dalam Gala Dinner US Indonesia Society (USINDO) di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu (18/04) waktu setempat.

Acara yang melibatkan investor, pembuat kebijakan, maupun para pemimpin-pemimpin di Washington DC, baik dari sektor publik pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun kelompok swasta ini, sekaligus termasuk dalam rangkaian kegiatan IMF-World Bank Group Spring Meetings 2018.

"Contoh reformasi institusi Indonesia yaitu menempatkan Bank Sentral menjadi independen dari pemerintahan. Sebelumnya bagian dari Kementerian Keuangan yang saya bayangkan Menterinya sangat punya kekuatan untuk menekan kebijakan ke mereka," jelas Menkeu seperti dikutip dari situs resmi Kementrian Keuangan.

Ia melanjutkan capaian Indonesia dengan adanya lembaga pengawas sektor finansial Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kemudian kami punya pengawas sektor keuangan yaitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menguatkan pengawasan pertumbuhan makro, kebijakan fiskal, moneter, perbankan, sistem dan regulasi keuangan," lanjut Menkeu.

Terkait dengan reformasi pengelolaan anggaran, Indonesia kini sudah memiliki pencatatan aset yang lebih baik. Dahulu, neraca keuangan dibuat dengan disclamer karena tidak bisa dipastikan berapa aset negara sebenarnya.

"Kemudian Indonesia juga mereformasi pengelolaan anggaran APBN. Anda tidak akan percaya bahwa Indonesia baru punya pencatatan aset induk setelah 10 tahun lalu ketika saya menjadi Menteri Keuangan. Balance sheet (neraca keuangan) dulu adalah disclaimer karena kami tidak tahu berapa aset sesungguhnya dari pemerintah Indonesia karena tidak terdaftar dan diinventarisir," papar Menkeu.

Indonesia kini menerapkan I-account agar menyajikan data yang riil mengenai keuangan negara setelah sebelumnya menggunakan T-account yang membuat asumsi APBN selalu dalam keadaan seimbang.

"Kami mengadopsi praktek yang lebih global dalam mengelola fiskal. Di masa lalu Indonesia mengklaim bahwa APBN selalu balance karena kami menggunakan T-account dalam menyajikan data. Sisi kiri adalah pendapatan termasuk pinjaman. Pinjaman dianggap pendapatan. Di sisi kanan adalah belanja, kemudian mengklaimnya seimbang. Kemudian kami mengubahnya dengan format I-account yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia," terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia sangat disiplin menerapkan defisit dan rasio terhadap utang dimana masing-masing dijaga di angka maksimal 3 persen dan 60 persen dari PDB.

"Kemudian kami disiplin dalam mematuhi aturan fiskal. Maksimal defisit tidak melebihi 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak melebihi 60 persen. Defisit kami tahun ini adalah 2,19% dan rasio utang 29% terhadap PDB, jauh lebih sehat dari ekonomi Amerika. Kemudian kami juga punya audit independen untuk menjaga akuntabilitas kami," pungkasnya.(PRS/ZAL)

Editor; Fahrizal Arnaz

Posting Komentar

0 Komentar