Keberatan PBB Naik, Dipersilakan Klarifikasi ke Bapenda Lamongan

[caption id="attachment_2312" align="aligncenter" width="800"]komponen Pajak Bumi dan Bangunan Pemkab Lamongan mulai tahun 2018 ini melakukan penyesuaian perhitungan atas nilai bangunan dari komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tampak foto ilustrasi perumahan di Lamongan. FOTO: SUREPLUS/SAHLUL FAHMI[/caption]

LAMONGAN-SUREPLUS: Pemkab Lamongan mulai tahun ini melakukan penyesuaian perhitungan atas nilai bangunan dari komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Lamongan, nilai bangunan ini belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 1994.

Jadi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk bangunan ini sudah diterapkan selama 25 tahun lamanya. Sementara untuk obyek tanah tidak ada penyesuaian, masih menggunakan survey tahun 2006, atau sudah berlangsung selama 12 tahun lamanya.

“Kenaikan PBB pada tahun 2018 ini didasarkan oleh penyesuaian komponen NJOP. Jika data sebelumnya masih memakai data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama tahun 1994. Pada tahun ini kita sudah menggunakan data terbaru, hasil survey tahun 2017,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan, Hery Pranoto.

Karena sudah tidak berubah selama 25 tahun, maka bisa dimaklumi jika warga masyarakat ada yang merasa cukup terkejut dengan kenaikan nilai PBB mereka. Terlebih untuk tanah warga yang sebelumnya belum ada bangunannya, kemudian ada bangunan, kenaikannya yang paling terasa.

Dia memaklumi jika ada warga yang berkeberatan dengan kenaikan nilai PBB. Karena itu Bapenda membuka pintu lebar-lebar untuk melakukan klarifikasi. Sembari menunggu selesainya verifikasi faktual, pemungutan PBB, terutama untuk tanah yang ada bangunannya akan ditunda sampai dengan 31 Juli 2018 nanti.

“Kami memaklumi jika ada warga yang keberatan, akibat kurang akuratnya data hasil verifikasi. Beberapa hari ini tim Pemkab Lamongan yang melibatkan aparat di pemerintahan desa sudah melakukan pendataan faktual, “ katanya menambahkan.

Selain itu, untuk menampung keluhan masyarakat, Bapenda secara proaktif membuka pintu lebar-lebar pembetulan data. Hal tersebut bisa dilakukan pada UPT Bapenda atau dikolektif oleh kepala desa. Seperti diungkapkan Camat Solokuro Anton Sujarwo. Menurutnya, ada sebagian warganya yang mengajukan perbaikan atas kenaikan PBB mereka.

Menurut Anton, keluhan warga itu langsung ditindaklanjuti Bapenda untuk melakukan verifikasi faktual. “Bapenda setelah mendapat pengajuan perbaikan warga, langsung turun ke lapangan. Dari hasil verifikasi faktual itu, semua pengajuan disetujui oleh Bapenda untuk dilakukan perbaikan,” kata Anton.

Ditambahkan olehnya, tidak semua warga Solokuro yang PBB-nya naik mengajukan perbaikan. Bahkan ada wajib pajak yang nilai PBB-nya naik cukup tinggi, namun tidak mengajukan perbaikan data, karena di atas tanahnya kini sudah berdiri bangunan.

Tahun lalu kecamatan ini tercepat kedua untuk pelunasan PBB 100 persen dengan baku di atas Rp 1 miliar. Sementara dari target PBB sebesar Rp 1.339.641.197 di tahun 2018, saat ini realisasinya sudah Rp 384.949.873.

Secara keseluruhan, di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 terdapat 798.0193 obyek pajak. Terdiri dari 257.534 obyek bangunan dan sisanya berupa tanah. Sedangkan pada tahun 2018 ini naik menjadi 799.976 obyak pajak. Terdiri dari 261.967 bangunan, serta sisanya berupa tanah. Pada tahun 2018 ini, target PBB di Lamongan sebesar Rp 42 miliar, dan sampai 31 Maret 2018 sudah terealisasi Rp 4.121.058.775 atau 9,81 persen. (SAHLUL FAHMI/AZT)

Editor: Aziz Tri P

Posting Komentar

0 Komentar