Bibit Samad Jadi Narasumber Seminar di Lamongan

[caption id="attachment_1994" align="aligncenter" width="800"]Bibit Samad Rianto Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Bibit Samad Rianto (tengah), dalam Seminar dan Lokakarya Refleksi Empat Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Selasa (17/4/2018) di Pendopo Lokatantra, Lamongan. FOTO: PEMKAB LAMONGAN[/caption]

LAMONGAN-SUREPLUS: Ada yang istimewa dalam Seminar dan Lokakarya Refleksi Empat Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Selasa (17/4/2018) di Pendopo Lokatantra, Lamongan. Acara tersebut menghadirkan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Bibit Samad Rianto.

Kehadiran Bibit dalam acara ini tak lepas dari kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Dana Desa Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam acara ini sendiri, Bibit didapuk sebagai salah satu narasumber seminar dan lokakarya tersebut.

Menurut Bibit, hasil kucuran Dana Desa selama 4 tahun ini telah berhasil membangun berbagai sarana dan prasarana. Sebesar Rp 187 triliun kucuran Dana Desa telah digunakan untuk percepatan pembangunan desa, meningkatkan indeks pembangunan manusia sehingga meningkatkan kualitas hidup.

Dia kemudian merinci pada tahun 2015 dikucurkan sebanyak Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa, tahun 2016 Rp 47 trilliun untuk 74.754 desa, tahun 2017 Rp 60 trilliun untuk 74.910 desa dan tahun 2018 Rp 60 Trilliun untuk 74.957 desa.

Bibit Samad mengklaim bahwa Dana Desa telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 123,145 km, jembatan desa sepanjang 791.258 km, pasar desa sebanyak 5.220 unit, BUMDes sebanyak 26.070 unit dan infrastruktur lainnya.

Sementara Ketua Panitia dari AKD Lamongan, Djatmiko, mengatakan acara tersebut digelar untuk melihat sejauh mana Undang-Undang Desa bisa berperan langsung dalam percepatan pembangunan desa. Dikatakan olehnya, akhir-akhir ini hampir semua pihak pemangku kepentingan tertuju pada desa.

"Dana Desa selama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masarakat. Namun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban juga terjadi beberapa kendala di dalamnya. Oleh karena itu melalui acara ini akan dilakukan diskusi bersama para narasumber untuk memecahkan kendala tersebut, ungkap Djatmiko.

Sedangkan Bupati Fadeli mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh AKD tersebut. Sehingga pelaksanaan Dana Desa akan semakin akuntabel.

“Saya yakin Kepala Desa di Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Undang-Undang Desa sebaik-baiknya. Baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Banyak sarana prasarana serta infrastruktur desa yang pembangunannnya didanai oleh Dana Desa. Dana Desa juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, " ungkap Fadeli.

Dalam pelaksanaanya Fadeli mengungkapkan bahwa untuk langkah preventif, Pemkab Lamongan telah melakukan MoU dengan Kajari dan Polres Lamongan. Langkah tersebut untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Desa mulai darai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Fadeli juga mengungkapkan bahwa perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga ditunjang oleh administrasi Dana Desa yang cukup bagus. Dia memiliki keyakinan, pengelolaan Dana Desa yang baik juga akan berkontribusi bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan di 2018.

Selain mendatangkan Dr. Bibit Samad Rianto, narasumber lainnya yakni Inspektur Lamongan dan Kajari Lamongan.

Tahun ini Kabupaten Lamongan mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 321.349.755.000,-. Jumlah Dana Desa tersebut turun dari anggaran tahun 2017 yang sebesar Rp. 363.423.524.000,-

Hal ini dikarenakan perbedaan penghitungan yang dulunya hanya menggunakan alokasi dasar dan alokasi formula pada tahun 2018 ini ditambah dengan alokasi afirmatif yakni alokasi bagi desa yang sangat tertinggal.(PRS/SAHLUL/ZAL)

Editor: Fahrizal Arnaz

Posting Komentar

0 Komentar