RESENSI BUKU

Bisnis Kroni di China

EKONOMI politik CinaJudul buku: China’s Crony Capitalism
Pengarang : Minxin Pei
Penerbit : Harvard University Press, AS
Tebal : 365 halaman
Cetakan : Pertama, September 2016

Oleh Rosdiansyah

EKONOMI politik Cina tidaklah suci dari praktek kolusi. Praktek ini sudah lazim di Cina daratan. Tak perlu kaget apalagi membelanya. Kolusi fungsionaris partai politik Komunis Cina dengan pengusaha sudah jamak terjadi. Laporan media ‘China Daily’ menyebutkan, kasus-kasus korupsi plus kolusi antara keluarga pejabat dengan kontraktor serta developer kerap terjadi. Walau sering disebut-sebut Partai Komunis Cina telah menurunkan tim ke daerah, tapi tak pernah disebut apa hasil mereka turun ke daerah itu. Dengan membentuk jaringan solid koneksi di kawasan Guanxi dengan pengusaha swasta, pejabat bisa meraup keuntungan gede. Sekretaris jenderal Partai Komunis China, Xi Jinping, menyebut praktek itu sekadar memanfaatkan otoritas publik yang dipercayakan kepada para pejabat ke instrumen bisnis guna mencari keuntungan pribadi. Praktek yang sudah mendarah-daging dalam cara bisnis mereka.

Rezim partai tunggal seperti di Cina sangat memudahkan timbulnya praktek kolusi antara elit politik dan pengusaha swasta. Kekuatan politik yang dikendalikan oleh para pejabat negara dalam model satu partai ini bisa meraup kekayaan besar dengan cepat. Transparansi dan akuntabilitas sulit dijalankan dalam model politik seperti itu. Berbagai permainan kolutif tumbuh kembang dengan pesat. Para pejabat politik Cina memainkan nyaris semua trik guna meraup keuntungan pribadi dan keluarganya. Sembari mereka juga menyokong propaganda upaya pemerintah pusat yang tegas dalam menangani praktek kolusi ini. Bagi politisi parpol komunis Cina, mengubah kekuasaan mengeksekusi tanpa berkolusi dengan mitra di sektor swasta tidaklah sulit. Kebanyakan pula pejabat Cina memiliki kemampuan menyita aset milik negara sebagai biaya investasi politik mereka dalam berkarir seumur hidup dalam partai.

Buku ini menjelaskan secara rinci perjalanan kolusi para pejabat parpol komunis Cina itu, serta modus mereka. Ditulis dengan gaya realistis, jauh dari slogan atau propaganda. Justru terbersit semangat menghajar praktek-praktek kolusi, yang memang sudah parah di Cina daratan. Melalui tujuh bab di dalam buku ini, penulis menguraikan bagaimana perjalanan kapitalisme kroni di Cina. Dimulai pada awal dekade ’90-an ketika para pejabat parpol komunis Cina getol menggunakan aset BUMN untuk meraup keuntungan pribadi. Para keluarga pejabat masuk ke berbagai sektor perekonomian dan bisnis, lalu berkolusi dengan para pengusaha-pengusaha setempat. Mereka memberi jaminan politik sekaligus perlindungan atas aneka praktek bisnis kolutif. Aparat penegak hukum sulit masuk menelusuri praktek tersebut karena seperti menghadapi tembok tebal praktek kolutif dipayungi politik sentralistik komunis Cina.

Bagi para pejabat parpol Cina, posisi dalam rezim sangat tidak menarik apalagi menguntungkan. Itulah sebabnya anggota keluarga dari pejabat tersebut, tapi bukan para pejabat sendiri, berada di sektor swasta. Bukan rahasia lagi, elit politik Cina mempunyai kelemahan mengubah kekuasaan politik monopoli menjadi kekayaan pribadi. Mereka tidak terampil dalam kewirausahaan yang justru dibutuhkan dalam mengendalikan BUMN yang berada dibawah kendali mereka sendiri. Mereka membutuhkan para pengusaha yang bisa diajak mengembangkan aneka usaha yang bersumber dari BUMN. Bahkan bagi mereka yang mungkin memiliki keterampilan tersebut, secara terbuka rela meninggalkan karir politik yang sukses dan menjanjikan, yang pada akhirnya menghasilkan risiko bisnis yang sangat besar. Pengalaman mereka memperlihatkan bahwa kekayaan pribadi semestinya tidak berhubungan dengan kekuasaan politik secara inheren, yang tidak aman di bawah rezim rakus.

Fungsionaris parpol akan menuding siapapun yang keluar dari partai dengan alasan hendak berbisnis, adalah para pengkhianat. Para pejabat partai bakal murka. Petugas partai bisa dituding tak punya kesetiaan. Itulah sebabnya, sangat sedikit dari bekas petugas parpol komunis Cina yang berani banting stir jadi pengusaha. Dari database pemerintah Cina pada kurun 1994-2015, sekitar 20 bekas walikota di Cina yang memilih karir jadi pengusaha, sedangkan selama kurun itu, hanya satu saja pejabat parpol yang hengkang dari parpol dan jadi pengusaha. Ada pula 10 pejabat setingkat provinsi dan daerah, yang meninggalkan karirnya di birokrasi serta memilih jadi pebisnis. Mereka menjadi eksekutif di perusahaan swasta dan membeli BUMN yang nyaris bangkrut.

Sekretaris partai komunis Cina Xi Jinping belakangan mulai bersikap keras atas praktek-praktek tersebut. Ia melacak para pejabat Cina yang ikut terlibat dalam berbagai aksi bisnis atau tiba-tiba hendak keluar dari partai dan menjadi pebisnis. Meski belum diketahui, apa hasil maksimal dari sikap keras Xi itu. Bagi para pejabat Cina, tentu mereka berupaya menemukan cara jitu agar tetap berada dalam kekuasaan politik, mengatur anggota keluarga mereka dalam bisnis dan menemukan mitra di sektor swasta. Strategi ini memungkinkan para pejabat Cina untuk tetap di dalam rezim dan pada saat yang sama mengumpulkan kekayaan melalui penggunaan kekuasaan mereka. Sebaliknya, bagi para pebisnis, kemitraan dengan pejabat ini juga menarik karena dapat membuka akses besar yang tertanam dalam aset milik negara di bawah kendali pejabat tersebut.

Dari buku ini terungkap, bahwa perkembangan bisnis jumbo di Cina bukanlah dikarenakan praktek-praktek murni bisnis. Melainkan, ada jalinan dengan pejabat parpol dan penguasa regional atau lokal dengan berbagai cara yang ikut mendongkrak bisnis terkait. Pertumbuhan bisnis di Cina memang selalu berada dalam proteksi diam-diam pemerintah Cina, namun dengan berbagai dalih canggih guna menghindari sorotan masyarakat bisnis internasional. Kroni-isme bisnis Cina menjadi fenomena yang selama ini jarang dibicarakan. Penulis buku ini mempunyai akses bagus ke sumber-sumber utama dalam pemerintahan Cina. Jadi, jangan mudah terpana pada pertumbuhan bisnis di Cina daratan. Sebab, pertumbuhan itu tidak terjadi secara alamiah, melainkan tetap melibatkan praktek kroni-isme kronis, lebih dari tiga dekade silam.

(Rosdiansyah, peresensi/periset pada The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi/JPIP, Surabaya)