Rencanakan Kurangi Defisit pada RAPBN 2019

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menjawab pertanyaan wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (09/04/2018). FOTO: KEMENKEU.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) ditargetkan Pemerintah kurang dari 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target tersebut harus diikuti dengan asumsi PDB tahun depan yang naik di atas Rp 16.000 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018, serta Prioritas Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (09/04/2018).

“Maka, kita harus secara hati-hati dalam menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya,” kata Menkeu Sri Mulyani seperti dikutip dari berita kemenkeu.go.id, Selasa (10/04/2018).

Menkeu mengatakan, Pemerintah akan berusaha untuk mendesain RAPBN 2019 yang dari satu sisi tetap memberikan stimulus dan dukungan terhadap perekonomian dan perbaikan sosial, namun tidak menciptakan beban yang terlalu besar untuk APBN.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab), Menkeu menargetkan total penerimaan negara harus ditingkatkan antara 7,6 persen hingga 13 persen untuk tahun 2019. Sedangkan dari sisi belanja negara, untuk Belanja Pemerintah Pusat akan naik sekitar 7,3 persen dan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan didesain kenaikan sekitar 8,3 persen.

“Itu semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp 823 triliun kalau tidak salah untuk Kementerian atau Lembaga (K/L). Untuk program-program yang disebut prioritas oleh Bapak Presiden pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial kita akan fokuskan,” terang Menkeu.

Mengenai subsidi energi, Menkeu mengatakan, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan realisasi yang terjadi tahun ini. “Jadi, kita akan melihat perkembangan dari ICP. Tapi kemungkinan akan di atas 50, yaitu antara 58 dolar sampai 65 dolar AS,” pungkas Menkeu Sri Mulyani. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P