Terkait Tax Holiday dan Percepatan Restitusi

Ease of Doing Business Jadi Kian Mudah

Tax Holiday
Kemenkeu saat menggelar konferensi pers tentang kemudahan berusaha dan insentif terkait Perpajakan dan Kepabeanan, Senin (02/04/2018). FOTO: KEMENKEU.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Terkait kemudahan berusaha dan insentif perpajakan serta kepabeanan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar konferensi pers, Senin (02/04/2018) lalu. Tujuannya untuk mensosialisasikan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business). Acara digelar di Aula Djuanda, Gedung Juanda 1, Kemenkeu, Jakarta.

Seperti dikutip dari situs kemenkeu.go.id, Selasa (03/04/2018), untuk Tax Holiday, Wajib Pajak (WP) Badan yang menanam modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari kegiatan usaha utama. Nilainya sebesar 100 persen dari jumlah PPh Badan yang terutang (fasilitas tax holiday) dengan jangka waktu 5-20 tahun.

Besaran penanaman modal berkisar dari Rp 500 miliar hingga di atas Rp30 triliun. Setelah jangka waktu berakhir, mereka akan diberi waktu dua tahun masa transisi dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen.

“Yang utama di tax holiday, subjeknya boleh penanaman modal baru, tidak harus Wajib Pajak baru. Pengurangannya 100 persen, kemudian setelah holiday ekstra dua tahun, 50 persen diskon,” papar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Robert Pakpahan.

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah kebijakan restitusi dipercepat dengan memperluas kriteria Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Dalam kebijakan ini, pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat, dinaikkan 900 persen. Nilai restitusi maksimal Rp 100 juta untuk PPh Orang Pribadi non karyawan (sebelumnya Rp 10 juta). Nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar untuk PPh WP Badan (sebelumnya Rp 100 juta), dan nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar untuk PPN Pengusaha Kena Pajak (sebelumnya Rp100 juta).

“Penyederhanaan atau percepatan pemberian restitusi dilakukan tanpa pemeriksaan, melainkan dengan penelitian yang sederhana. Kebijakan restitusi dipercepat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu,” katanya.

Menurut Dirjen Pajak, Kebijakan percepatan restitusi ini diharapkan akan menurunkan cost compliance karena pemberian restitusi tanpa dilakukan pemeriksaan. “Diharapkan kebijakan ini bisa meningkatkan cash flow dan likuiditas perekonomian,” terang Robert Pakpahan.

Sedangkan industri yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday berubah dari delapan, menjadi 17 cakupan industri pionir. Yaitu, industri logam dasar hulu, industri pemurnian dan atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya.

Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batu bara dengan atau tanpa turunannya, Industri kimia dasar anorganik, Industri kimia dasar organik, Industri bahan baku farmasi, Industri pembuatan semikonduktor dan komponen utama komputer lainnya, Industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi.

Juga Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan, Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik, Industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston silinder head, Industri pembuatan komponen robotik, Industri pembuatan komponen utama kapal.

Selanjutnya, Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti engine propeller, Industri pembuatan komponen utama kereta api, Industri mesin pembangkit tenaga listrik dan Infrastruktur ekonomi. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P