Pemerintah Bentuk Komite Industri Nasional

Komite Industri Nasional
Presiden Joko Widodo menyalami Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Soetrisno Bachir. FOTO: SETKAB

JAKARTA-SUREPLUS: Menghadapi perkembangan revolusi industry 4.0, Pemerintah menganggap perlu dibentuknya Komite Industri Nasional. Komite tersebut dibutuhkan guna memperkuat kerja sama dan memfasilitasi penyelarasan di antara Kementrian dan lembaga terkait, serta para pelaku industri dalam negeri. Maka itu, pemerintah segera membentuk komite tersebut agar Indonesia kompetitif di era digital seperti saat ini.

“Komite industri nasional ini tujuannya dipersiapkan untuk menyongsong era digital. Jadi, memang dibutuhkan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentif-insentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Minggu (1/4/2018) di Jakarta seperti dikutip dari situs Kementrian Perindustrian.

Dalam pelaksanannya, Kementerian Perindustrian sudah merancang Making Indonesia 4.0. Ini merupakan sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi guna menerapkan sejumlah strategi Indonesia dalam menghadapi Industry 4.0. “Pengembangan roadmap ini, kita tidak tergantung hanya satu kementerian, tetapi sinergi berbagai kementerian,” tegas Airlangga.

Sesuai jadwal yang telah disusun oleh Kemenperin, peluncuran roadmap ini akan dilakukan pada 4 April 2018. “Roadmap ini menjadi kesiapan kita di era industri digital hingga tahun 2030,” ujar Menperin.

Salah satu strategi Indonesia memasuki Industry 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air.

Adapun kelima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik, industri kimia, serta industri tekstil. “Implementasi Industry 4.0 akan membawa peluang besar untuk merevitalisasi sektor manufaktur nasional dan menjadi akselerator dalam mencapai visi Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030,” paparnya.

Dengan menerapkan Industry 4.0, Airlangga optimistis, target besar nasional dapat tercapai. Target itu secara garis besar, antara lain membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia di tahun 2030, mengembalikan angka ekspor netto industri sebesar 10 persen, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat dibanding peningkatan biaya tenaga kerja.

Target lainnya, adalah peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen dan adanya tambahan lapangan pekerjaan serta pengalokasiaan dua persen dari PDB untuk aktivitas R&D teknologi dan inovasi, atau naik tujuh kali lipat dari saat ini. “Dengan adanya implementasi roadmap ini, akan membuat industri meningkatkan investasi dan melakukan ekspansi. Sehingga lapangan kerja baru akan terbuka,” ujarnya.

Menperin menambahkan, langkah dasar yang sudah diawali oleh Indonesia dalam kesiapan memasuki era Industry 4.0, yakni meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program link and match antara pendidikaan dengan industri, alias pendidikan vokasi. “Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri saat ini,” pungkasnya.

Menurut Menperin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dimungkinkan untuk membentuk komite tersebut yang akan dipimpin langsung oleh Presiden dan dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. “Nanti rencananya dibuatkan Perpres, sama seperti inisiasi kami mengenai TKDN, yang juga dibentuk tim untuk evaluasi,” jelasnya.(PRS/ZAL)

Editor: Fahrizal Arnaz