Besarnya Value Industri Penyiaran Jika UU Penyiaran Direvisi

Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran
Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai revisi atas UU 32/2002 tentang Penyiaran sudah layak untuk dilakukan. FOTO: KOMINFO

JAKARTA-SUREPLUS: Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan bahwa perhatian pemerintah bukan semata pada aspek teknis multipleksing saja. Tapi kepedulian pemerintah juga terkait dampak lanjutan dari penataan penyiaran di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Menkominfo berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran.

Menteri Rudiantara menyatakan, dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah, ada peluang 100 ribu aktivitas bisnis, ada potensi penambahan 230 ribu lapangan pekerjaan jika kebijakan Analog Switch Off (ASO) dalam dunia penyiaran dilakukan pada tahun 2020. “Ini present value yang bisa didapat Indonesia sekira Rp 5,5 T, bahkan ada Rp 70 Triliun PNPB ke pemerintah. Belum lagi future value dalam 7 tahun ke depan bisa mencapai USD 39,9 M kontribusi ke GDP Indonesia,” jelasnya.

Bahkan Menteri Rudiantara mengakui didesak negara tetangga untuk segera menyelesaikan ASO. “Malaysia dan Filipina meminta Indonesia segera bergerak, karena mereka tidak bisa melakukan ASO kalau Indonesia belum,” ungkapnya.

Menteri Kominfo mengatakan saat ini pemerintah selalu berupaya mengedepankan kebijakan afirmatif. “Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden, saat ini kita membangun dari pinggiran. Kominfo itu punya affirmative policy, bagaimana membangun lembaga penyiaran yang ada di kawasan perbatasan,” ungkapnya.

Keberpihakan itu, dalam pandangan Menteri Rudiantara layak dipertimbangkan sebagai isu yang diangkat dalam Revisi UU Penyiaran. “Saya mengusulkan agar ada model USO (Universal Service Obligation). Kalau penyiaran yang konsep dibicarakan, adanya USO untuk mendukung daerah pinggiran. Kalau tidak siapa yang mau bangun? Nanti itu kita masukkan dalam revisi UU Penyiaran termasuk status KPI dan KPID,” ungkapnya.

Seminar Nasional bertema “Menjaga Keutuhan NKRI Melalui Dunia Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas”. Seminar itu menghadirkan narasumber Menteri Kominfo Rudiantara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung, dan Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie. Acara itu dipandu Frisca Clarisa dari Kompas TV.

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai revisi atas UU 32/2002 tentang Penyiaran sudah layak untuk dilakukan. “Itu sudah enam belas tahun, UU 32/2002 lahirnya penuh dengan kontroversi. Ini merupakan salah satu UU yang tidak diteken oleh Presiden waktu itu. Salah satu kelemahan UU itu adalah penyebutan aturan soal Peraturan Pemerintah yang menyertakan KPI sebagai lembaga independen,” katanya.

Prof. Jimly menilai ada tiga hal yang perlu dikendalikan negara yaitu pasar, politik dan media. “Ketiga hal itu sudah bergerak ke arah pasar bebas. Oleh karena itu perlu dikendalikan. Makanya di pasar atau bisnis ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di politik ada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, sementara kalau media ya KPI ini,” jelasnya menegaskan posisi penting KPI dalam pengelolaan tata negara.

Dalam pandangan Jimly Asshidiqie, jika melihat kepentingan jangka panjang, keberadaan keempat kuasi pengatur itu harus diperkuat. “Harus diperkuat dan mesti setara. Kalau punya fungsi regulatory ya harus diatur, atau fungsi kuasi ajudikasi agar pemerintah tidak perlu bikin repot. Koordinasinya (KPI) dengan pemerintah, mereka independen utuk mengontrol industri,” katanya.(PRS/ZAL)