Usulkan Tarif Ojek Online Rp 2.000 per Km

[caption id="attachment_1045" align="aligncenter" width="800"]tarif ojek online Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko didampingi Menhub, Menkominfo dan Menaker memberikan keterangan usai rapat soal tarif ojek online. FOTO: SETKAB.GO.ID[/caption]

JAKARTA-SUREPLUS: Saat rapat pembahasan taksi online dan ojek online, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (28/03/2018) sore, pemerintah mengusulkan tarif ojek online Rp 2.000 per km, atau naik Rp 400 dari tarif yang berlaku saat ini, Rp 1.600 per km.

Seperti dikutip dari situs setkab.go.id, Kamis (29/03/2018), usulan itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Rapat pembahasan taksi dan ojek online ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo saat menerima perwakilan pengemudi ojek online, Selasa (27/03/2018).

“Kemenhub memiliki perhitungan harga tarif pokok ojek online sekitar Rp 1.400 hingga Rp 1.500. Dengan keuntungan dan jasanya sehingga tarifnya menjadi Rp. 2.000. Namun Rp. 2.000 itu harus bersih, jangan dipotong,” kata Menhub.

Menhub berharap perusahaan jasa ojek online membahas masalah tersebut secara internal sehingga Senin (02/04/2018) depan sudah ada keputusan. Rapat dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan perwakilan Grab dan Go-Jek.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, poinnya bukan naik atau tidaknya tarif, tapi yang diinginkan adalah pendapatan dari pengemudi itu dinaikkan.

“Itu sudah kami sampaikan kepada aplikator. Prinsipnya mereka akan menyesuaikan, besarannya itu mau menjadi berapa, nanti mereka yang akan menghitung lagi,” ujar Moeldoko.

Intinya, lanjut ia, perusahaan jasa angkutan online siap untuk menaikkan yang diharapkan proporsional karena mereka itu ingin juga mensejahterakan pengendara ojeknya. “Besarannya nanti manajemen akan rembukan,” kata Moeldoko.

Moeldoko melanjutkan, usaha antara perusahaan aplikator dan driver ojek online adalah bersifat kemitraan. Sehingga dalam kemitraan itu mesti ada keseimbangan antara kedua belah pihak.

“Saya pikir ini sudah masuk ke dalam manajemen mereka. Karena namanya kemitraan, mesti ada kesepakatan antar mereka. Kita tidak bisa menentukan tarif per kilometernya harus berapa. Maka kesepakatan internal mereka itu harus ada, agar terjadi kepuasan antara sesama,” tambah Moeldoko.

Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan akan mencoba mendalami hal ini sesegera mungkin, karena ini terkait dengan penerapan hubungan kerjanya. Bagaimana skema yang diterapkan, sebab menurutnya hal ini masuk kategori non-standart form employement. (PRS/AZIZ)

Posting Komentar

0 Komentar