Tarif 39 Ruas Tol Dievaluasi

[caption id="attachment_1117" align="aligncenter" width="800"]tarif tol Presiden Jokowi saat meninjau jalan tol Ngawi-Kertosono seksi Ngawi-Wilangan, di Gerbang Tol Madiun, Desa Bagi, Kabupaten Madiun, Kamis (29/03/2018). FOTO: SETKAB.GO.ID[/caption]

MADIUN-SUREPLUS: Menanggapi aspirasi para pengguna jalan tol, khususnya yang untuk logistik dan menilai tarif tol yang berlaku dianggap masih mahal, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap tarif di 39 ruas tol di seluruh Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada wartawan mengatakan, saat ini ada empat cluster harga dari harga tarif 1970 sampai 2000 di sekitar Rp 400 per km, 2000-2010 Rp 710 per km, 2010-2015 Rp 900 per km dan setelah 2015 Rp 1.500 per km.

“Kita coba fokus pada pertama yang baru dibangun di kemudian setelah itu ada rata-ratanya sekitar Rp 500 per km itu dianggap harga rata-ratanya, sehingga kita coba dengan harga Rp 1.000. Yang di atas Rp 1.000 itulah yang kita akan coba kompensasikan. Terdapat 39 ruas tol yang di atas Rp 1.000, ada 39 ruas yang kita evaluasi,” kata Basuki.

Seperti dikutip dari Humas Setkab RI di situs setkab.go.id, Jumat (30/03/2018), hal tersebut dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai mendampingi Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Ngawi-Kertosono seksi Ngawi-Wilangan, di Gerbang Tol Madiun, Desa Bagi, Kec Madiun, Kab Madiun, Kamis (29/03/2018).

Dari 39 ruas tol itu, menurut Basuki, 36 ruas bisa karena tujuannya untuk logistik. Jika sekarang ada lima golongan golongan satu yang kecil dan pribadi yang kita pakai biasanya dan 2, 3, 4, 5. “Ya ini yang logistik. Kemudian kita kemudian kita coba evaluasi ini kemudian kita ada dua opsi,” terang Basuki.

Pertama, menurut Menteri PUPR, dengan menambah konsesi. Ternyata dari 39 ruas itu 36 bisa dievaluasi tarifnya hanya dikompensasi dengan tambahan konversi waktu. Itu bisa menutup dengan penurunan yang 2, 3 menjadi golongan 2, dan 3, 4, 5 menjadi golongan 3. Sehingga nantinya dari 5 golongan akan menjadi tiga golongan.

“Ini sudah yang 36 tadi yang saya sampaikan bisa dikompensasi dengan tambahan luas konsesi yang tiga ruas Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto itu yang ditambah transaksi Plus insentif pajak,” terang Basuki.

Jadi, lanjut Basuki, untuk menurunkan tarif tol itu ada beberapa opsi. Kemudian yang paling ringan tidak merusak perjanjian kerja, tidak terlalu membebani masyarakat agar pengembalian investasi bisa dipertahankan dengan insentif pajak. “Insentif pajak seperti apa? Bu Menteri Keuangan yang akan menjelaskan,” pungkas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (PRS/AZIZ)

Posting Komentar

0 Komentar