Peningkatan Nilai Aset Pemerintah Capai Rp 7.807,5 Triliun

nilai aset pemerintah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan LKPP (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium BPK RI. FOTO: KEMENKEU

JAKARTA-SUREPLUS: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa nilai aset pemerintah tahun 2017 meningkat mencapai Rp 7.807.5 triliun. Hal itu disampaikan saat melakukan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditroium BPK RI, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

“Kenaikan nilai aset menunjukkan bahwa belanja negara tidak hanya digunakan untuk mendukung belanja operasional tapi juga telah menghasilkan aset yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkeu seperti dikutip dari situs Kementrian Keuangan, Kamis (29/3/2018).

Menkeu juga menyatakan bahwa pinjaman tetap dapat dikendalikan, sehingga Pemerintah mampu menjaga rasio utang tetap berada di tingkat yang aman, yaitu 29,4 persen terhadap PDB. Capaian rasio utang tahun 2017 merupakan indikator bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menggunakan utang sebagai instrumen keuangan dan sumber pembiayaan.

“Utang bukan hanya sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN, namun juga sebagai instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengelola APBN dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tiap tahun agar terus mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“APBN adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bermanfaat bagi rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak boleh tercederai oleh penyelewengan atau korupsi. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat,” tutup Menkeu.(PRS/ZAL)