Banda Aceh Akan Tiru Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

pembangunan Banyuwangi
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kanan) menerima kunjungan kerja Walikota Banda Aceh Aminullah Usman (kiri). FOTO: PEMKAB BANYUWANGI

BANYUWANGI–SUREPLUS: Pesatnya pembangunan Banyuwangi serta perbaikan berbagai pelayanan publik yang diterapkan pemerintah kota yang dipimpin oleh Abdullah Azwar Anas ini tampaknya membuat Banyuwangi menjadi anutan banyak kota lain. Teranyar Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi merekomendasi Banda Aceh agar mencontoh mal pelayanan publik di Bumi Blambangan tersebut.

Walikota Banda Aceh Aminullah Usman melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyuwangi. Kedatangan Walikota Kota Serambi Mekkah ini untuk memperluas wawasannya tentang berbagai progress pembanguan di Banyuwangi, salah satunya mengunjungi Mal Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, Selasa (27/3/2018).

Walikota Aminullah mengatakan Banda Aceh telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu dari 14 kabupaten/kota pilot project pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kemenpan RB memberikan rekomendasi pada Walikota yang baru dilantik pada 7 Juli 2017 itu untuk melihat MPP yang telah dijalankan oleh Banyuwangi.

“Kami mendapatkan petunjuk langsung dari Menpan RB untuk datang kesini agar bisa melihat bagaimana proses dan pelaksanaan pelayanan kepada warga yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik ini. Ternyata perijinan yang diintegrasikan di Mal ini sangat banyak dan pelayanannya berlangsung dengan baik. Kami sudah mendapatkan ilmunya dan akan kami implementasikan di Banda Aceh,” kata Aminullah usai berkeliling menyaksikan berbagai pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi.

Mal Pelayanan Publik Banyuwangi mengintegrasikan 143 layanan perijinan dengan menggunakan teknologi informasi. Di tempat ini warga bisa mengurus semua keperluan perijinannya mulai dokumen kependudukan, ijin investasi, ijin usaha, surat pencari kerja dan dokumen lainnya dalam satu tempat.

“Setelah melihat proses yang berjalan di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi kami puas dan memahami apa yang harus kami lakukan. Setelah pulang ke Banda Aceh, akan segera kami implementasikan program sebagaimana Mal Pelayanan Publik Banyuwangi,” ujarnya.

Selain melihat program MPP, kedatangan Aminullah secara khusus juga ingin berbagi ilmu tentang pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Baginya Banyuwangi dinilai sukses memajukan pariwisata daerah yang memberi dampak nyata pada perekonomian warga.

“Selain itu kami juga ingin menimba wawasan pengembangan daerah melalui sektor pariwisata. Kami juga punya potensi pariwisata tapi selama ini belum fokus, karena itu kami ingin belajar langsung dari Banyuwangi yang sudah lebih dulu bergerak maju,” Kata Aminullah.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan mal pelayanan publik merupakan wujud komitmen Banyuwangi memberikan pelayanan terbaik bagi warga. “Kami ingin memudahkan, warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan. Ini juga bentuk transparansi. Dan jika memang ada biaya resmi, pembayarannya di loket bank yang telah disediakan,” ujar Bupati Anas.

Keberadaan MPP, kata Anas, juga untuk memberikan kepastian bagi investor yang masuk Banyuwuangi. “Investor cukup datang di Mal Pelayanan Publik, semua proses terbuka, bahkan advice planning juga di situ. Kalau dulu kan harus ke beberapa dinas. Pelayanan yang memudahkan rakyat seperti ini bisa direplikasi lebih banyak lagi,” ujarnya.

Terkait pariwisata, kata Anas, Banyuwangi dan Banda Aceh pada dasarnya memiliki kesamaan kultur dimana mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal ini juga menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan wisata Banyuwangi namun di bingkai dalam segmentasi pariwisata.(PRS/ZAL)