Presiden Jokowi Ingin Tarif Tol Turun

tarif tol
Menerima keluhan para pengguna jalan tol tentang tingginya tarif tol, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bergerak. Kepala negara itu memanggil dua menteri sekaligus di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3/2018) siang. FOTO: SUREPLUS.ID/AHMAD MUKTI

JAKARTA-SUREPLUS: Setelah menerima keluhan para pengguna jalan tol tentang tingginya tarif tol, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bergerak. Kepala negara itu memanggil dua menteri sekaligus di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3/2018) siang.

Kedua menteri yang dipanggil adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi. Selain mereka, Presiden juga memanggil Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol di antaranya Desi Arrayani (Dirut PT Jasa Marga), Wiwiek D. Santoso (PT Astra Infrastruktur).

Pada pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan keluhan para pengemudi mengenai bagaimana cara menghitung tarif tol. Selain itu, juga dibahas mengenai kemungkinan rencana penurunan tarif tol.

Menteri Basuki menjelaskan, untuk tol yang dibangun tahun 1980-an tarifnya sekitar Rp 200/km-Rp 300/km. Kemudian tahun 2000-an sampai tahun 2010 tarif tol hanya Rp 600/km–Rp 700/km. Sementara dalam periode 2010-2017 tarifnya Rp 900/km–Rp 1.300/km.

Jika dilihat dari besarnya inflasi, biaya konstruksi, pajak, bunga, maka besaran tarif tol itu, menurut Menteri PUPR, dikategorikan wajar.

Mengenai kemungkinan diturunkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tergantung konsensinya. Sepanjang konsensinya ini rata-rata 35–40 tahun maka opsi penurunan tarif bisa dilakukan dengan menambah masa konsensi.

Selain itu, penurunan tarif tol bisa juga dilakukan dengan mengubah komposisi golongan logistik dari golongan 2,3,4, dan 5 menjadi golongan 2 dan 3 saja.

“Sehingga akan turun banyak, dari yang dulunya Rp 115.000–Rp 144.000 menjadi Rp 96.000. Jadi hampir separonya,” kata Basuki.(PRS/ZAL)