Tahun 2019 Dana Desa Naik dengan Catatan

Anggaran dana desa tahun 2019
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah) saat melakukan dialog interaktif dengan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sambas, di aula Kantor Bupati Sambas, Kalimantan Barat. FOTO: KEMENDES

SAMBAS-SUREPLUS: Anggaran dana desa tahun 2019 akan ditingkatkan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat melakukan dialog interaktif dengan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Sabtu (17/3/2018).

Jika sebelumnya dana desa sebesar Rp 60 triliun, pada 2019 akan ditingkatkan menjadi 85 triliun. Hanya saja, syarat yang harus dipenuhi adalah dana desa yang dikucurkan sebelumnya digunakan dengan baik, tidak menimbulkan masalah, dan semua kepala desa harus benar-benar siap, sehingga pelaksanaan dana desa sesuai dengan ketentuan dan tidak menyalahi aturan.

“Dana Desa sudah empat tahun berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Dana yang disalurkan lebih dari Rp 187 Triliun. Mulai tahun depan akan naik sekurang-kurangnya menjadi Rp 85 triliun, kalau bisa lebih. Catatannya, jangan ada masalah, Kades harus siap,” ujarnya seperti dikutip dari situs Kemendesa, Rabu (21/3/2018).

Mendes mengatakan untuk meminimalikan terjadinya permasalahan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa.

Namun, ia menegaskan bahwa kerja sama antara Kementerian dan Kepolisian bukan untuk menakut-takuti Kepala Desa. Justru, keterlibatan Kepolisian adalah untuk membantu kelancaran pengerjaan Dana Desa.

“Kepala Desa yang tidak korupsi, yang kesalahannya hanya persoalan administrasi itu tidak boleh dikriminalisasi. Kalau terjadi, laporkan ke Satgas Dana Desa. Dalam waktu 3×24 jam kita akan kirimkan tim untuk pendampingan dan pelatihan,” ujarnya.

Dana Desa selain untuk pembangunan juga bertujuan agar perputaran uang di desa berkembang dengan baik. Dengan begitu, kemiskinan di desa akan berkurang dan desa tertinggal akan terangkat menjadi desa berkembang.

“Tahun lalu pembangunan dari dana desa masih ada yang pakai kontraktor, tidak swakelola. Sekarang, wajib swakelola dan 30 persen Dana Desa wajib untuk membayar upah pekerja. Dibayar harian, kalau tidak bisa harian (dibayar) mingguan,” terangnya.(PRS/ZAL)