Imbauan dari Kemendag

Tertib Usaha Diutamakan

pelaku usaha
Tampak acara Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi, Pengawasan Tata Niaga Impor di Post Border, Kamis (15/03/2018), di Surabaya. FOTO: KEMENDAG.GO.ID

SURABAYA-SUREPLUS: Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan mengimbau para pelaku usaha, khususnya importir, agar tertib dalam berusaha.

Imbauan ini disampaikan Oke saat membuka acara Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi, Pengawasan Tata Niaga Impor di Post Border, yang berlangsung Kamis (15/03/2018), di Surabaya. Sosialisasi dan coaching clinic ini dihadiri sekitar 300 peserta.

Seperti dikutip dari Siaran Pers Kemendag, para peserta terdiri atas para pelaku usaha, asosiasi dan instansi terkait. Event ini digelar untuk melakukan sinkronisasi penerapan aturan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan kepabeanan (post border). Aturan tersebut mulai berlaku sejak 1 Februari 2018.

“Semangat dari penerbitan aturan penggeseran pengawasan lartas impor di post border ini yaitu dengan paradigma, pemerintah memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan baik dan tertib. Maka kami mengimbau para pelaku usaha, khususnya, importir untuk tidak mencederai kepercayaan yang diberikan pemerintah,” tegas Oke.

Para pelaku usaha, lanjut Oke, hendaknya melakukan usahanya sesuai aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan. “Jika pelaku usaha berlaku tertib, maka kemudahan berbisnis akan lebih mudah dicapai dan industri akan lebih bergairah,” tandas Oke.

Oke juga menegaskan, penggeseran pengawasan lartas impor ke post border pada prinsipnya untuk memperlancar arus barang tanpa mengurangi atau menghapuskan persyaratan yang sudah ditetapkan.

“Pengawasan di border dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai, sedangkan pengawasan di post border dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terkait,” jelas Oke.

Oke juga menegaskan kembali bahwa setelah keluar dari kawasan pabean, barang impor dapat langsung digunakan atau diperdagangkan atau dipindahtangankan setelah importir membuat pernyataan secara mandiri (self declaration) secara elektronik melalui inatrade.kemendag.go.id.

Dokumen persyaratan impor dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tersebut harus disimpan oleh importir minimal dalam jangka waktu lima tahun untuk keperluan pemeriksaan. “Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, tim audit dapat memeriksa dokumen kapan pun,” imbuh Oke.

Bagi importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor, maka tidak dapat mengajukan permohonan Persetujuan Impor kembali selama dua tahun dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan. (PRS/AZIZ)