Pemberdayaan Wanita Salah Satu Kekuatan Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara International Women’s bersama DPR di Hall Nusantara Gedung DPR RI, Jakarta (14/03/2018). FOTO: KEMENKEU

JAKARTA-SUREPLUS: Pemberdayaan wanita di mata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki nilai keuntungan. Pasalnya, pemberdayaan wanita tidak hanya untuk keseimbangan dunia tetapi juga untuk kekuatan ekonomi.

“Semua mengetahui dengan perempuan memiliki kapasitas pendidikan, kesehatan, bahkan karir di luar di rumah, mereka tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga tapi juga meningkatkan produktivitas dari ekonomi secara keseluruhan,” ungkap Menkeu dilansir dari website resmi Kementrian Keuangan di Hall Nusantara Gedung DPR RI di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Hal itu disampaikannya dalam rangka memperingati International Women’s bersama DPR yang bertemakan “Time is Now. Leadership by Example“.

Menurut Menkeu, banyak hal positif yang terlihat dalam berbagai indikator yang menunjukkan kesamaan atau kesetaraan gender sampai dengan hari ini. Namun demikian, ia menyatakan bahwa pengembangan (kompetensi) harus tetap dilakukan dan dicapai oleh semua pihak.

“Untuk anak-anak perempuan di Indonesia. The sky is your limit. Anda semua memiliki kemampuan dan gunakan kapasitas ini untuk meningkatkan peranan Anda di keluarga, di masyarakat, sehingga bisa menjadi contoh dari cerita positif di Indonesia,” pesannya.

Lebih lanjut, ia menambahkan partisipasi perempuan pada dunia kerja, Indonesia termasuk yang tertinggal.

Hal ini dikarenakan masih banyak perempuan dan anak-anak memiliki akses yang kurang terhadap air bersih, sanitasi dan perumahan yang layak. Oleh karena itu, dengan adanya alokasi anggaran Dana Desa Menkeu berharap alokasi anggaran tersebut dapat menggunakan lensa gender equality sehingga bisa mengurangi ketidaksetaraan terutama pada perempuan di pedesaan.

“Perempuan di pedesaan jauh lebih kurang beruntung dibanding laki-laki di pedesaan dan perempuan di kota. Saya bangga lihat di Riau anggota DPRD mencapai hampir 30 persen tapi ibu-ibu ini semua di perkotaan yang memiliki keuntungan lebih,” kata dia.

Terakhir, ia berharap tahun depan kuota 30 persen kursi untuk wakil rakyat perempuan dapat terpenuhi agar dapat menjadi contoh bagi seluruh anak perempuan di Indonesia yang ingin memiliki karir di bidang kebijakan publik ataupun bidang lainnya.

Dia pun berharap para legislator perempuan untuk terus menyampaikan kepada masyarakat hasil dari legislasi atau proses yang menggunakan cara pandang perempuan sehingga bisa menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia telah memasukkan kesetaraan gender atau kesempatan yang sama kepada kedua jenis gender untuk bisa maju secara maksimal. (PRS/ZAL)