Efektifkan Penerapan di Warga

Gencarkan Ekonomi Syariah

pertumbuhan ekonomi syariah
Pemerintah mulai merasakan peran dan pertumbuhan ekonomi syariah. FOTO: KOMINFO JATIM

SURABAYA-SUREPLUS: Pemerintah mulai merasakan peran dan pertumbuhan ekonomi syariah. Wajar bila pemerintahan menilai ekonomi syariah sangat penting. Oleh karena itu, pemahaman tentang pelaksanaan ekonomi syariah di mata pemerintah sangat diperlukan.

Hal tersebut diungkapkan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, dalam rilis UINSA , Kamis (15/3). Ia mengatakan ekonomi syariah dalam penerapannya memiliki dua basic utama, yakni kemampuan di bidang serta hukum ekonomi syariah itu sendiri.

“Hingga saat ini masih ada kecenderungan pengusaha, enggan menggunakan perbankan syariah karena dinilai rumit dan kurang menguntungkan. Inilah salah satu tantangan perekonomian Islam,” ujar Prof. Sahid.

Padahal, kepercayaan umat Islam pada sistem yang dimilikinya ini adalah kekuatan besar untuk bisa mengangkat kemampuan ekonomi dunia. “Bagaimana orang lain akan percaya kalau kita sendiri ragu,” tegas Prof. Sahid menyesalkan.

Hal lain yang juga menjadi kendala, menurut Prof. Sahid, adalah kesulitan sistem Ekonomi syariah ini untuk berkembang ketika berhadapan dalam bidang hukum. “Karenanya, melalui kuliah umum ini kami berharap masukannya dari narasumber,” ujar Prof. Sahid sebelum memungkasi sambutan.

Sebelumnya, H. Ibrahim Kholilul Rohman, Ph.D., peneliti dari United Nations University E-Governance (UNU-EGOV) Portugal, dalam kuliah umumnya di UINSA menjelaskan tentang bagaimana peranan pemerintah dan sistem pemerintahan yang dijalankan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tak terkecuali di bidang perekonomian. Salah seorang tokoh yang sempat dijadikan contoh adalah Walikota Surabaya Tri Risma Harini.

  • Baca: Tertarik, Investor Amerika Jajaki Investasi di Kabupaten Probolinggo

Selain itu juga dijelaskan, banyak hal mengenai masalah-masalah global yang kerap dihadapi dalam perkembangan perekonomian masyarakat. “Kebijakan Pemerintah Digital terus berubah. Adalah penting bahwa pembuat kebijakan, eksekutif pemerintah, para peramal memperkirakan dinamika ini dan untuk mengantisipasi dampaknya,” terang H. Ibrahim dalam paparannya.(CR-01/ZAL)