Trend Generasi Milenial

Lebih Pilih Rusunawa

Peresmian Rusunawa
Peresmian Rusunawa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Denpasar, Bali. FOTO: PUPR.GO.ID

DENPASAR-SUREPLUS: Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta, maka Rusun (Rumah Susun) Subsidi bisa menjadi pilihan. Sedangkan untuk rumah tapak, maka maksimal penghasilan MBR yang mendapatkan KPR Subsidi adalah Rp 4 juta.

Maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus menambah pasokan unit rumah, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Seperti dikutip dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Minggu (11/03/2018), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program subsidi rumah bagi MBR merupakan upaya mewujudkan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 silam di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.

Sementara itu Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Rusunawa bisa menjadi pilihan tempat tinggal bagi para pekerja generasi milenial. Mekanismenya, Pemerintah Daerah menyediakan lahan dan mengajukan usulan pembangunan Rusun kepada Kementerian PUPR.

“Kalau masih single bisa memilih tipe studio, bila sudah berkeluarga bisa memiliki tipe 36. Harga sewanya relatif terjangkau dengan kualitas cukup baik. Nanti bila penghasilan semakin meningkat bisa mengangsur membeli apartemen atau rumah tapak,” jelasnya.

Hal itu dikatakan Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid usai peresmian Rusunawa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Denpasar, Bali. Peresmian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Hunian vertikal menjadi pilihan, lanjut Khalawi, karena generasi milenial lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas. Hunian vertikal juga mengurangi laju konversi lahan perdesaan menjadi perkotaan.

Rusunawa tersebut dibangun Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 14 miliar. Bangunan tersebut memiliki tiga lantai dengan 47 unit, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sambungan listrik dan sarana air bersih, meubelair, tempat parkir dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).

“Kalau di lokasi lain bisa dibangun empat lantai, namun karena aturan di Bali, kita hanya bisa membangun unit Rusun tiga lantai. Untuk harga sewanya nanti akan ditentukan oleh pihak pengelola,” jelas Khalawi.

Selain Rusunawa ASN, Kementerian PUPR juga membangun Rusunawa bagi pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, nelayan dan anggota TNI dan Polri. Pada 2017, proyek pembangunan Rusun Kementerian PUPR mendekati target yang dicanangkan. Dari total yang direncanakan 13.253 unit di seluruh Indonesia, berhasil dibangun total 13.251 unit.

Sedangkan pada tahun 2018 ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sebanyak 13.405 unit Rusun. (PRS/AZIZ)