Pencairan Dana Desa Lebih Cepat Dibandingkan 2017

kemenkeu dana desa
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada awak media di Konferensi Pers mengenai Perkembangan APBN 2018 di Aula Djuanda, Kemenkeu. FOTO: KEMENKEU.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga Februari 2018 telah mencapai Rp 121,5 triliun atau setara dengan 15,9 persen dari alokasi TKDD dalam APBN. Demikian dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Tapi yang paling menonjol adalah Dana Desa karena sudah dilakukan perubahan dalam peraturan, yaitu pencairan Dana Desa sekarang bisa dilakukan awal tahun dan dibagi menjadi tiga kali pencairan. Pada Februari realisasi Rp 5,2 triliun atau 8,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang pada bulan Februari masih 0 rupiah dan 0 persen,” jelas Sri Mulyani.

Seperti dikutip dari berita kemenkeu.go.id, Selasa (13/03/2018), pernyataan Menkeu Sri Mulyani tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Perkembangan APBN 2018: Realisasi s/d Februari dan Dampak Kebijakan Subsidi Energi terhadap Postur APBN di Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan, Senin (12/03/2018) lalu.

Untuk TKDD ini, kenaikan realisasi merupakan pengaruh dari kenaikan pagu Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, terdapat kendala pada beberapa Pemerintah Daerah mengalami penundaan atau pemotongan DAU. Penundaan ini dikarenakan mereka belum menyelesaikan laporan bulanan Informasi Keuangan Daerah (IKD) atau penyerahan laporan belanja infrastruktur yang terlambat.

“Untuk laporan IKD bulanan terlambat ada 154 Pemda sehingga ada Rp 625 miliar yang kita tunda. Untuk laporan belanja infrastruktur yang terlambat ada di 38 Pemda, Rp 188,8 miliar yang kita tunda. Untuk yang mengalami pemotongan karena mereka memiliki tunggakan pinjaman dan tunggakan iuran jaminan kesehatan,” tambah Menkeu.

Terkait arahan Presiden Jokowi tentang percepatan pencairan Dana Desa sebesar 20 persen pada Januari 2018 untuk mendukung program cash for work, Menkeu menjelaskan hal tersebut belum dapat terealisasi sepenuhnya karena masih terdapat Pemda yang terkendala menyampaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

“Kita sudah melakukan workshop dan sekarang Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan kunjungan ke banyak sekali daerah-daerah dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar bisa mendukung percepatan Alokasi Dana Desa,” pungkasnya. (PRS/AZIZ)